MENGEDUS DIREKSI CURANG

KONTAN, Minggu II, Mei 2009.

Hingga 31 Maret 2009, lebih dari 80% emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah mengumumkan laporan keuangan 2008. Tidak seperti kekhawatiran sejumlah kalangan, banyak emiten justru melaporkan peningkatan pendapatan, laba bersih, dan ekuitas. Bahkan, sejumlah emiten berani mengumumkan rencana akan membagi dividen.

Sepintas, kenaikan kinerja itu mencerminkan fundamental bisnis emiten yang sangat kuat, sekaligus kinerja direksi yang sangat bagus. Tepi bila disimak lebih dalam, saya khawatir bahwa di balik kemilau itu ada ”sinyal” rekayasa finansial yang sengaja dilakukan direksi untuk motif-motif pribadi, misalnya demi mendapatkan bonus.
Tenkik rekayasa.

Direksi curang bisa melakukan rekayasa finansial income increasing. Caranya: mereka menggeser laba dari periode-periode berikut ke periode sekarang. Akibatnya, laba yang dilaporkan miningkat drastis atau kerugian menjadi laba.

Untuk itu, ada dua teknik yang biasa dipakai direksi nakal. Pertama, mereka menggunakan cara-cara etis sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU). Misalnya, mempercepat penjualan, mengganti metode perhitungan persediaan, dan mengurangi sejumlah pos pengeluaran yang bersifat opsional, seperti biaya R&D, CSR, pengembangan SDM, iklan, dan promosi.

Kedua, direksi menempuh cara-cara tidak etis, misalnya melaporkan penjualan yang belum direalisasi, mencatat penjualan kredit fiktif, mark up penjualan dan pendapatan non operasi, melaporkan harga pokok penjulan lebih rendah, serta tidak melaporkan sejumlah pos biaya. Pada modus ini direksi menjalin konspirasi dalam perusahaan sehingga auditor independen sulit mengendusnya. Bahkan, dalam sejumlah kasus, auditor ikut terlibat.

Dengan menggunakan dua teknik tersebut, penjualan pasti akan meningkat drastis. Sebaliknya, biaya akan anjlok drastis pula. Akibatnya, laba bersih meningkat secara signifikan. Karena laba meroket, otomatis nilai ekuitas pemengang saham juga meroket.

Pemegang saham akan senang dan kagum, sehingga dalam RUPS diresi bakal dipertahankan dan mendapat bonus besar. Harga saham emiten juga bakal terkatrol. Banyak kreditor akan berlomba-lomba menawarkan kreditnya. Mereka terbuai kenaikan kinerja emiten di tengah badai krisis.

Tapi, perilaku tak etis itu bisa menjerumuskan perusahaan dalam lilitan krisis finansial yang kian parah. Mengapa?

Karena laba dan ekuitas meningkat, pemengang saham bakal meminta kenaikan dividen kas. Jajaran manajemen dan karyawan bakal meminta kenaikan gaji. Pajak yang disetorkan ke negara juga meningkat. Masyarakat bakal meminta CSR.

Karena kenaikan pendapatan, laba, dan ekuitas hanya fiktif, kenaikan aset lancar, terutama piutang, dalam neraca juga tidak riil. Akibatnya, perusahaan tidak mampu membayar semua kewajiban itu karena tak punya kas memadai. Kalaupun dipaksakan, kas untuk membayar utang jangka pendek dan melanjutkan operasi bisnis pasti akan terganggu. Jika ini terjadi, risiko finansial dan risiko bisnis bakal sangat besar. Perusahaan bisa ambruk seketika.
Saya menduga, para direksi yang curang sudah memperhitungkan risiko itu. Karena itu, mereka pasti menyiapkan sejumlah strategi tambal sulam untuk mengatasi krisis likuiditas perusahaan. Misalnya, mengajukan kredit ke sejumlah bank atau menjual surat berharga atau aset-aset produktif lain, untuk mendapatkan dana segar untuk modal kerja.
Mendeteksi Kecurangan

Sebenarnya, mudah bagi pemegang saham mendeteksi sinyal kebohongan seperti itu.
Pertama, dalam neraca tercatat kenaikan drastis piutang usaha dan piutang lain, tapi kas dan persediaan justru menurun. Sinyal ini menunjukkan kenaikan penjualan dan pendapatan non-operasi lebih banyak dilakukan secara kredit. Jika hal-hal itu muncul, patut dicurigai direksi telah melakukan rekayasa penjualan.

Kedua, dalam laporan laba-rugi tercatat penurunan biaya atau biaya relatif stabil. Jangan cepat percaya direksi berhasil melakukan efisiensi. Coba cermati ulang kebijakan biaya pada pos-pos yang bersifat akrual dan arus kas keluar. Jika pos-pos biaya akrual menurun drastis sementara pos-pos arus kas keluar tidak berubah atau malah meningkat, sangat mungkin telah terjadi rekayasa biaya.

Ketiga, direksi melakukan upaya-upaya agresif berdalih menyelamatkan perusahaan dari badai krisis. Misalnya, mengajukan kredit baru, melakukan restrukturisasi utang, reorganisasi korporasi, rihgts issue, efisiensi besar-besaran, dan meminta suntikan modal. Itu juga sinyal mencurigakan mereka berbuat curang. Jangan mau dibohongi!.

Oleh : Andreas LakoDekan Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

RAMPOK UANG NEGARA

Uang Perhutani dipakai untuk biaya jalan-jalan pejabat, anggota DPR, dan wartawan. Tapi, perkaranya bakal masuk ke peti es. Yadi Hendriana, Budi Supriyantoro, Bajo Winarno,

Nasib perhutani sudah di lampu merah. Badan Usaha Milik Negara ini nyaris bangkrut karena keuangannya bobrok. Sudah begitu, korupsi pun tak henti-hentinya melanda pengelola 2,6 Juta hektare hutan di jawa ini. Salah satu skandal korupsinya yang baru-baru ini dilansir oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) adalah penyelewengan dana sebesar Rp. 2,7 Miliar. Pengeluaran uang negara yang seharusnya tak perlu dikucurkan ini berlangsung sejak tahun 2001 hingga akhir 2002. Menurut Danang Widyoko, Wakil Koordinator ICW, sebesar Rp 1,2 Miliar dari dana itu digunakan untuk biaya perjalanan beberapa pejabat Perhutani ke luar negeri. Direktur Utama Perhutani, Marsanto, juga memakai dana sebesar Rp 117, 8 juta untuk perjalanan ke luar negeri.
Artikel Lain
Memburu Komisi Bendahara ,Main Sogok untuk Pajak,Kaya, tapi Dipenjara,Gelombang Tekstil Ilegal
Rampok Uang Negara
PEMBOBOLAN BANK : Mengeruk Tabungan Pasif,Menyulap Riwayat Tanah,Habis QSAR Terbitlah Jamsostek,Bobol Besar Di Bank BNI,Ratusan Miliar dari Paspor Bahkan para petugas audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dikabarkan memperoleh uang sebesar Rp 648,7 juta dari Perhutani untuk biaya operasional.

Dana ini pun tegas-tegas dilaporkan Perhutani sebagai uang honor dan uang ketupat untuk tim pemeriksa dari BPKP. ”Apa boleh BPKP menerima honor dan uang transpor dari BUMN yang diauditnya?” kata Danang Widyoko. Deputi Akuntansi Negara BPKP, Saefudin Rizal, mengaku heran begitu mendengar berita tersebut.

Menurut Saefudin Rizal, sesuai dengan aturannya, seorang auditor BPKP tak boleh menerima honor sampai sebesar itu. ”Kalau uang transpor boleh saja, namun besarnya hanya sekitar Rp 300 ribu. Itu pun hanya untuk tugas audit rutin, bukan audit yang bersifat investigasi,” katanya. Tak cuma itu keanehannya.

Biaya sebesar Rp 408 juta juga digelontorkan untuk biaya perjalanan sejumlah anggota DPR. Lantas ada biaya sebesar Rp 250 juta untuk koordinasi dengan beberapa instansi, seperti Mabes Polri, Kementerian BUMN, dan Departemen Dalam Negeri. Ada pula biaya makan siang wartawan sebesar Rp 43 juta. Dalam biaya perjalanan anggota DPR tercatat nama-nama seperti Imam Mudakir, yang melakukan perjalanan ke Kalimantan Timur dengan dana sebesar Rp 4,3 juta. Lalu perjalanan Soebagjo dan Jahar Harahap dengan dana Rp 213 juta. Kemudian biaya perjalanan Dwi Ria Latifa dari PDI Perjuangan, Tari Siwi Utami dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan beberapa anggota DPR lainnya ke beberapa kota besar senilai Rp 190 juta. Untuk Dwi Ria Latifa, biaya perjalanannya ke Bandung disebutkan pula sebesar Rp 2,9 juta. Menanggapi kabar ini, Dwi Ria Latifa yang dikenal aktif menggelorakan pemberantasan korupsi mengaku kaget. ”Saya benar-benar tak tahu masalah itu. Tapi, kalau uangnya cuma segitu, kecil amat,” ucap anggota Komisi II DPR yang juga pengacara ini. Belakangan, isu korupsi yang melanda Perhutani membuat Komisi III DPR melakukan dengar pendapat dengan Perhutani, pada Kamis pekan lalu. Toh, berbagai skandal korupsi tadi nyatanya tak diungkap oleh para wakil rakyat. Mungkin, dari uang Perhutani senilai Rp 2,7 miliar yang mengucur ke kocek anggota DPR dinilai kecil.

Padahal, menurut Danang Widyoko, biarpun dianggap kecil, itu uang negara. Apalagi, semua pengeluaran itu mestinya tak perlu dilakukan Perhutani. Sementara itu, Marsanto menyatakan bahwa hasil investigasi ICW belum tentu benar.

Lagi pula para auditor BPKP yang disebut-sebut menerima uang itu masih melakukan pemeriksaan di Perhutani. ”Menduga korupsi sih boleh saja. Saya kira, petugas BPKP dan anggota partai di DPR tak bermaksud begitu. Tapi, kita tunggu saja bagaimana hasil investigasi BPKP terhadap keuangan Perhutani,” katanya. Yang pasti, kata Marsanto menambahkan, sampai saat ini ia belum menerima laporan kasus tersebut, sebagaimana hasil penemuan ICW. Yang diusut BPKP saat ini, sambungnya, antara lain menyangkut kasus dana Perhutani sebesar Rp 37 miliar untuk proyek strategi komunikasi. Kasus ini pun sebenarnya berdasarkan temuan ICW.

Menurut laporan ICW, pada Februari 2002, Perhutani mengajukan proposal strategi komunikasi ke Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Tujuan proyek ini untuk memberi gambaran kepada masyarakat tentang kepedulian terhadap hutan. Dana yang diajukan sebesar Rp 41 miliar antara lain untuk public relation, advertising, pendidikan masyarakat, dan program jati plus. Tak dinyana, Menteri BUMN malah menaikkan anggaran proyek itu menjadi Rp 43,5 miliar.

Belakangan, ternyata dana yang terpakai hanya sebesar Rp 6,5 miliar. Dana selebihnya, sebesar Rp 37 miliar, diduga disalahgunakan. Memang, Marsanto bersama bawahannya, Bambang Aji Sutjahjo, yang menjabat Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Perhutani, sempat bolak-balik diperiksa di Mabes Polri. Mereka juga diusut oleh Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan. Toh, pengusutan kasus itu sepertinya hilang tersapu angin. Jangan-jangan kasus dana jalan-jalan sebesar Rp 2,7 miliar pun bakal dipetieskan atau tak dipedulikan? Padahal, berbagai kasus korupsi ini makin memperburuk kondisi Perhutani. Sampai Desember 2002 saja, dana kas Perhutani sebesar Rp 221 miliar sudah digerus sebesar Rp 141 miliar untuk pos permintaan uang kerja. Akibatnya, saldo kas tinggal Rp 80 miliar. Tak heran bila beberapa waktu lalu santer diisukan bahwa Perhutani bakal bangkrut.

Untuk membayar gaji karyawan pun agaknya Perhutani bisa kesulitan. Namun, Direktur Utama Perhutani tersebut membantah dugaan miring ini. ”Mereka yang bilang Perhutani akan bangkrut itu salah membaca keadaan keuangan Perhutani,” katanya. Lain lagi pendapat Kepala Sub-Direktorat Analisis Informasi di Departemen Kehutanan, Bintoro. Menurutnya, keuangan Perhutani memang kian memburuk. Hal ini tak lain karena manajemen Perhutani terlalu menghambur-hamburkan uang perusahaan.