PRADIKMA PARA KORUPTOR ? KORUPSI ITU INDAH !!!

Jangan ambil lucunya saja tapi ambil juga makna didalam cerita ini bahwasanya tak ada neraka yang 'indah'

Alkisah ada seorang super koruptor, seorang yang bergelimang dosa meninggal dunia. Dialam sana (ngga tau kenapa) dia mendapat dispensasi untuk boleh memilih neraka yang akan dia tempati selamanya.Singkat cerita..... dibukanyalah pintu neraka pertama, alangkah kaget dan takutnya dia melihat begitu tersiksa penghuni neraka itu berteriak kesakitan karena lidahnya disundut dengan besi yang panas membara (mungkin kebanyakan janji palsu), tangan mereka dipatah-patahkan (mungkin sering terima uang suap), perut mereka dibedah sampai usus terburai (mungkin sering makan uang rakyat), "Ngga mau ah, ngeri" pikir si koruptor sambil menutup pintu.Kemudian si koruptor membuka pintu neraka kedua, "buset! apa pula ini?" dilihatnya para penghuni neraka itu ada yang kedua matanya dicongkel (mungkin mata itu tidak pernah dipakai untuk melihat penderitaan rakyat), mulutnya disumpal dengan bara (mungkin keseringan tutup mulut tentang aspirasi rakyat) dan dengkulnya dibelah sampai otaknya kelihatan (mungkin otak itu dipakai hanya untuk mengakali rakyat). Tanpa ba-bi-bu ditutupnya rapat-rapat pintu neraka kedua.Demikian seterusnya... dan seterusnya.... sampailah dia didepan pintu neraka terakhir.Sempat si koruptor bergumam "mudah-mudahan ni neraka rada mending dari neraka yang lain, gile aja kale kalo gue tinggal di neraka pertama atawa kedua... ogah gue". Begitu dia buka pintu neraka terakhir, si koruptor tersenyum "kalo yang kek gini sih gue sanggup". Dilihatnya sekelompok penghuni neraka sedang direndam sebatas leher dalam sebuah kolam berisi (maaf) kotoran manusia. Tanpa pikir panjang si koruptor langsung ikut bergabung dengan para penghuni neraka lainnya, Belum semenit dia berendam, belum sempat kenalan ama sebelahnya tiba-tiba "teng...teng...teng..." (bunyi bel). "Gan, bunyi apa tuh?" tanya si koruptor. Oh... itu tandanya waktu istirahat udah selesai, saatnya menyelam lagi.

JAUHI KORUPSI SEBELUM BENCANA MELANDA PROPINSI INI !!!

Permasalahan Indonesia hanya 2. Kalo rakyat biasa mereka susah makan, kalo pejabat pemerintah mereka koruptor kronis.Korupsi di Indonesia, meskipun tidak ada penelitian resmi, bisa merugikan perekonomian bangsa ini sebesar 30% - 50%. Adalah angka yang sangat besar jika dibandingkan isu efek ekonomi karena Global Warming, kenaikan harga minyak mentah dunia, dan lain-lain. Ini menjadikan KORUPSI sebagai permasalahan nomor satu bangsa ini.KORUPSI adalah penyakit sosial, harus diperangi. KORUPSI membuat kemiskinan, membuat bangsa terpuruk, dan melawan agama. KORUPTOR adalah sampah masyarakat harus dihukum seberat-beratnya. Perangi KORUPSI mulai diri sendiri, dengan disiplin waktu, taat pada peraturan dan hukum berlaku, dan berlaku adil terhadap orang lain.Koruptor Harus MatiIndonesia Bebas KorupsiIndonesia Cepat MajuApa yang bisa dilakukan group ini??Memulai hal kecil dari diri sendiri, bertindak jujur, berbuat adil kepada orang lain, mengalah untuk orang lain, hidup sederhana, patuh pada peraturan sederhana di lingkungan kerja, kantor, rumah tangga dan lain-lain.

JURUS MAUT PENCEGAHAN KORUPSI SEJAKDINI !!!

Mumpung Ketua KPK yang baru sudah terpilih dan belum serah terima, yuk kita kasih masukan jurus-jurus pemberantas korupsi yang ampuh.Kalau menurut saya, untuk memberantas korupsi, pertama-tama setiap pejabat pemerintah dan keluarganya harus mengisi daftar kekayaan dengan menyebutkan asal-usul dan cara perolehannya. Harta kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya dan tatacara perolehannya langsung disita, dan yang bersangkutan langsung menjadi tertuduh korupsi.Apabila KPK kekurangan pegawai untuk memverifikasi, KPK bisa merekrut tenaga honorer dengan honor sebesar UMR dan apabila menemukan kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya yang bersangkutan mendapat bonus misalnya sebesar 10% dari nilai kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya tersebut.Yang dimaksud pejabat pemerintah, adalah seluruh pegawai negeri, anggota DPR dan MPR, anggota lembaga tinggi negara, hakim, pokoknya yang begitu-begitu lah.Sekian usul saya, monggo kalau sobat-sobat punya usul yang laen.wah setuju mas.....kalau saya tangkap dari uraian diatas kurang lebih harus diterapkannya " UNDANG-UNDANG PEMBUKTIAN TERBALIK" kepada semua aparat pemerintah.hanya dengan jurus ini penumpukan harta dari hasil korupsi bisa dicegah, yang jadi masalah apakah mau DPR mau mengesahkan Undang-undang ini ?

BLCW Online Terima 10 Laporan Korupsi

BANDAR LAMPUNG - BLCW Online Monitoring System yang belum lama ini diluncurkan, telah menerima sedikitnya 10 laporan dari masyarakat, mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi maupun suap di Propinsi Lampung.

Meskipun baru beroperasi selama lebih kurang tiga bulan, terhitung sejak diluncurkan pada 4 Agustus 2009, BLCW Online Monitoring System sudah menerima sedikitnya 10 laporan dugaan korupsi dari masyarakat.

Direktur Eksekutif Azwar Nizar,SE menuturkan, semua laporan yang masuk melalui website

http://www.bandarlampung-corruptionwatch@blogspot.com/ atau e-mail : intoindrady@yahoo.co.id tersebut ditanggapi langsung oleh BLCW Meskipun demikian, BLCW tetap melakukan seleksi ketat atas seluruh laporan yang masuk."Kita tetap seleksi mana yang sungguh-sungguh, dan mana yang tidak. Kalau yang tidak sungguh-sungguh indikasinya adalah si pelapor sulit dihubungi dalam dua hari setelah menyampaikan laporannya melalui BLCW Online Monitoring System," jelas Joan saat ditemui wartawan usai acara Training di Hotel Indra Puri Lampung.Namun Joan tidak menyebutkan berapa jumlah laporan yang masuk ke BLCW Online Monitoring System yang dikategorikan laporan tidak sungguh-sungguh. Meski demikian, dia berharap, dengan sistem ini BLCW mendapatkan laporan dugaan korupsi atau penyimpangan yang benar-benar berkualitas dan tidak main-main."Sistem ini kan tidak bisa dideteksi oleh pihak lain, jadi seharusnya kita bisa mendapatkan laporan yang berkualitas dan bisa ditindaklanjuti," paparnya.Menurutnya, sistem ini merupakan salah satu solusi dari Undang-undang Nomor 13/2006 yang selama ini tidak memberikan jaminan perlindungan kepada pelapor dugaan tindak pidana korupsi.Joan menilai, dalam UU tersebut tidak ada pasal yang mengatur mengenai perlindungan terhadap pelapor. Atas dasar itulah BLCW Online Monitoring System dihadirkan."Pelapor tidak perlu takut identitasnya diketahui orang. Asalkan secara pribadi dia tidak memberitahu laporannya pada orang lain," katanya.

KORUPSI UANG RAKYAT PATUT DIHUKUM MATI

BANDAR LAMPUNG -- Polda Lampung akan memeriksa Musawir Subing, Sekretaris Daerah Pemda Kabupaten Lampung Tengah, dan Herman Hasbullah, mantan kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan pada Kamis (30/7). Kedua ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana APBD Lampung Tengah senilai Rp 28 miliar, yang disimpan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca.Kasat III Tipikor Direskrim Polda Lampung, AKBP Subarmen, kepada wartawan di Bandar Lampung, Senin (27/7), mengatakan polisi sudah mengirimkan surat panggilan kepada Sekda Lampung Tengah Musawir Subing dan mantan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Herman Hasbullah. “Surat sudah dikirim Senin ini,” katanya.Menurut dia, kedua pejabat Pemkab Lampung Tengah itu sudah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dana APBD Rp28 miliar milik Pemkab Lampung Tengah di BRP Tripanca. Dua pejabat teras tersebut, harus melanjutkan pemeriksaan.Sebelumnya, Polda Lampung telah gencar melakukan proses penyidikan terhadap Herman Hasbullah, Andy Achmad, Musawir Subing, dan termasuk beberapa kerabat dan keluarga, serta staf Keuangan dan protokol Pemkab Lampung Tengah. Hasil audit BPKP Lampung terkait kasus itu, negara dirugikan Rp28 miliar.Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh di Polda Lampung, pada kasus yang sama, hasil audit kasus dana APBD Lampung Timur Rp107 miliar dipastikan akhir Juli 2009 rampung. Meski baru hasil audit Lampung Tengah yang lebih dulu rampung.Kasus tindak pidana korupsi APBD Lampung Timur senilai Rp 107 miliar tersebut, selain sedang menunggu hasil audit, polisi juga menyiapkan permohonan izin presiden untuk meminta keterangan kepala daerah, yakni Bupati Lampung Timur, Satono.Pada Mei lalu, Ditreskrim Polda Lampung sudah melayangkan izin ke Presiden, bahkan sudah lebih dari 60 hari seperti yang diatur dalam undang-undang. Polda masih bersikap menunggu karena lambatnya hasil audit BPKP.Untuk kasus APBP Lampung Timur penyidik Sat III/Tipikor Ditreskrim Polda Lampung, setelah mendapatkan izin dari presiden dan menerima hasil audit BPKP akan memeriksa Bupati Lampung Timur Satono sebagai saksi.Selain itu, bupati tersebut bakal terkena dugaan kasus gratifikasi karena menerima imbalan Rp10,5 miliar dari dana APBD Rp107 miliar yang disimpan di BPR Tripanca. Polda juga sudah memeriksa kerabat dan pejabat Pemkab Lampung Timur. mur/kpo

Tersangka Korupsi Majalah Cerdas Telah Ditetapkan

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menetapkan Hermansyah MURP dan Muhammad Andi sebagai tersangka kasus korupsi majalah Cerdas yang merugikan keuangan negara Rp400 juta lebih.

"Mereka telah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi itu oleh Kejati Lampung, Selasa (14/10)," kata Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Lampung, Hutamrin, di Bandarlampung, Rabu.
Ia menyebutkan, pada Rabu ini tersangka Hermansyah MURP, yang juga mantan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Provinsi Lampung akan kembali menjalani pemeriksaan.
Sementara tersangka lainnya, Muhmmad Andi yang juga Direktur PT Siger Media, hingga sekarang belum memenuhi panggilan kejaksaan untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi itu.
Sebelumnya, kata Hutamrin, mantan Kadis Pendidikan Provinsi Lampung itu telah menjalani pemeriksaan pada Rabu kemarin.
Tim penyidik yang diketuai Sumartono dengan anggota Yusna Adia, Imam Fauzi dan Heru Anggoro, telah memeriksa tersangka Hermansyah terkait dugaan korupsi majalah Cerdas.
Hermansyah dijadikan tersangka karena saat menjabat sebagai Kadis Pendidikan Provinsi Lampung, ia merekomendasikan para kepala sekolah untuk membeli majalah Cerdas dengan menggunakan dana BOS.
"Dalam rekomendasi mantan Kadis Pendidikan tersebut, sekolah diimbau untuk membeli dua eksemplar majalah itu setiap edisi seharga Rp15.000," kata Hutamrin.
Mantan Kadis Pendidikan itu sekarang menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Training Pemantauan dan Investigasi

Direktur Eksekutif Bandar Lampung Corruption Watch (BLCW), Azwanizar.SE, mengatakan di selenggarakan kegiatan training tersebut agar para aktivis dan relawan anti korupsi dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, masing-masing sebagai kontrol sosial masyarakat, utamanya dalam melakukan pemantauan dan investigasi program pembangunan pemerintah di wilayah masing-masing.

Lebih lanjut Joan sapaan akrab Azwanizar mengungkapkan, kegiatan ini sedianya diadakan setiap enam bulan sekali, namun karena kesibukan masing-masing pengurus dan aktivis BLCW, maka kegiatan sempat tertunda.
Menurutnya mengikuti kegiatan LSM sering diidentikkan dengan suatu lembaga atau kumpulan orang yang mencari-cari kesalahan, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif। namun “ Hal itu tidak berlaku bagi kami LSM BLCW. Saya selalu menekankan kepada semua aktivis dan relawan untuk terus menerus melakukan tugas dan fungsinya masing-masing. Selama hal itu dilakukan dengan cara-cara yang sesuai procedure dan professional, kami yakin siapapun orangnya, dan siapapun kelompoknya, atau LSM-nya, maka akan selalu mendapat tanggapan serta nilai positif dari seluruh masyarakat “. Ucapnya.

Dikatakan, untuk memantau dan menginvestigasi suatu kasus korupsi, orang yang melakukannya harus lebih dulu memahami landasan hukum terhadap kasus yang hendak di amatinya. Berdasarkan pengalaman, para investigator sering mengalami kesulitan mencari preraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi.