BANDAR LAMPUNG -- Polda Lampung akan memeriksa Musawir Subing, Sekr
etaris Daerah Pemda Kabupaten Lampung Tengah, dan Herman Hasbullah, mantan kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan pada Kamis (30/7). Kedua ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana APBD Lampung Tengah senilai Rp 28 miliar, yang disimpan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca.Kasat III Tipikor Direskrim Polda Lampung, AKBP Subarmen, kepada wartawan di Bandar Lampung, Senin (27/7), mengatakan polisi sudah mengirimkan surat panggilan kepada Sekda Lampung Tengah Musawir Subing dan mantan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Herman Hasbullah. “Surat sudah dikirim Senin ini,” katanya.Menurut dia, kedua pejabat Pemkab Lampung Tengah itu sudah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dana APBD Rp28 miliar milik Pemkab Lampung Tengah di BRP Tripanca. Dua pejabat teras tersebut, harus melanjutkan pemeriksaan.Sebelumnya, Polda Lampung telah gencar melakukan proses penyidikan terhadap Herman Hasbullah, Andy Achmad, Musawir Subing, dan termasuk beberapa kerabat dan keluarga, serta staf Keuangan dan protokol Pemkab Lampung Tengah. Hasil audit BPKP Lampung terkait kasus itu, negara dirugikan Rp28 miliar.Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh di Polda Lampung, pada kasus yang sama, hasil audit kasus dana APBD Lampung Timur Rp107 miliar dipastikan akhir Juli 2009 rampung. Meski baru hasil audit Lampung Tengah yang lebih dulu rampung.Kasus tindak pidana korupsi APBD Lampung Timur senilai Rp 107 miliar tersebut, selain sedang menunggu hasil audit, polisi juga menyiapkan permohonan izin presiden untuk meminta keterangan kepala daerah, yakni Bupati Lampung Timur, Satono.Pada Mei lalu, Ditreskrim Polda Lampung sudah melayangkan izin ke Presiden, bahkan sudah lebih dari 60 hari seperti yang diatur dalam undang-undang. Polda masih bersikap menunggu karena lambatnya hasil audit BPKP.Untuk kasus APBP Lampung Timur penyidik Sat III/Tipikor Ditreskrim Polda Lampung, setelah mendapatkan izin dari presiden dan menerima hasil audit BPKP akan memeriksa Bupati Lampung Timur Satono sebagai saksi.Selain itu, bupati tersebut bakal terkena dugaan kasus gratifikasi karena menerima imbalan Rp10,5 miliar dari dana APBD Rp107 miliar yang disimpan di BPR Tripanca. Polda juga sudah memeriksa kerabat dan pejabat Pemkab Lampung Timur. mur/kpo
etaris Daerah Pemda Kabupaten Lampung Tengah, dan Herman Hasbullah, mantan kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan pada Kamis (30/7). Kedua ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana APBD Lampung Tengah senilai Rp 28 miliar, yang disimpan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca.Kasat III Tipikor Direskrim Polda Lampung, AKBP Subarmen, kepada wartawan di Bandar Lampung, Senin (27/7), mengatakan polisi sudah mengirimkan surat panggilan kepada Sekda Lampung Tengah Musawir Subing dan mantan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Herman Hasbullah. “Surat sudah dikirim Senin ini,” katanya.Menurut dia, kedua pejabat Pemkab Lampung Tengah itu sudah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dana APBD Rp28 miliar milik Pemkab Lampung Tengah di BRP Tripanca. Dua pejabat teras tersebut, harus melanjutkan pemeriksaan.Sebelumnya, Polda Lampung telah gencar melakukan proses penyidikan terhadap Herman Hasbullah, Andy Achmad, Musawir Subing, dan termasuk beberapa kerabat dan keluarga, serta staf Keuangan dan protokol Pemkab Lampung Tengah. Hasil audit BPKP Lampung terkait kasus itu, negara dirugikan Rp28 miliar.Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh di Polda Lampung, pada kasus yang sama, hasil audit kasus dana APBD Lampung Timur Rp107 miliar dipastikan akhir Juli 2009 rampung. Meski baru hasil audit Lampung Tengah yang lebih dulu rampung.Kasus tindak pidana korupsi APBD Lampung Timur senilai Rp 107 miliar tersebut, selain sedang menunggu hasil audit, polisi juga menyiapkan permohonan izin presiden untuk meminta keterangan kepala daerah, yakni Bupati Lampung Timur, Satono.Pada Mei lalu, Ditreskrim Polda Lampung sudah melayangkan izin ke Presiden, bahkan sudah lebih dari 60 hari seperti yang diatur dalam undang-undang. Polda masih bersikap menunggu karena lambatnya hasil audit BPKP.Untuk kasus APBP Lampung Timur penyidik Sat III/Tipikor Ditreskrim Polda Lampung, setelah mendapatkan izin dari presiden dan menerima hasil audit BPKP akan memeriksa Bupati Lampung Timur Satono sebagai saksi.Selain itu, bupati tersebut bakal terkena dugaan kasus gratifikasi karena menerima imbalan Rp10,5 miliar dari dana APBD Rp107 miliar yang disimpan di BPR Tripanca. Polda juga sudah memeriksa kerabat dan pejabat Pemkab Lampung Timur. mur/kpo 
