Tuntaskan Kasus Korupsi

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Puluhan orang yang menamakan diri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bandar Lampung Corruption Watch (BLCW), Rabu (24-8), mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Mereka meminta Kejati mengusut tuntas semua korupsi di Lampung, termasuk di tubuh semua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Massa yang datang sekitar pukul 10.00, berjalan kaki dari Bundaran Tugu Adipura. Mereka dikawal 40-an personel Polri. Di Kejati mereka di terima Asisten Intel (Assintel) M. Aziz. Selain berorasi, mereka mengusung spanduk bertuliskan "Tindak tegas konsultan proyek Diknas 2005 yang melanggar keppres".

Pernyataan sikap yang ditandatangani Direktur Eksekutif BLCW Azwannizar.SE menyatakan sampai kini kasus dugaan korupsi di tubuh KPUD kabupaten/kota belum selesai. Untuk itu, mereka meminta kejaksaan mengusut tuntas.

Kemudian proyek peningkatan mutu SMP Lampung dengan beberapa kegiatan di Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Lampung. Proyek pelatihan berbasis kompetensi (PTBK) diindikasikan melanggar Keppres 80 Tahun 2003. Proyek tersebut meliputi pengadaan barang dan jasa, katering, dan pengadaan konsultan. Hal yang lebih mencolok tentang tender proyek belum dilaksanakan, tapi kegiatan sudah dimulai.

Pengadaan konsultan proyek bermasalah karena adanya KKN. Konsultan yang beeasal dari Unila merupakan pegawai negeri sipil. Saat bekerja sebagai konsultan, mereka tidak mendapatkan izin atasannya. LSM tersebut meminta Kejati dapat memeriksa syarat-syarat dan prosedural proyek tersebut. Nilai proyek di Dinas Pendidikan Nasional lampung pada tahun anggaran 2005 mencapai Rp100 miliar. Dana yang dikelola untuk proyek peningkatan mutu SMP Rp 35 miliar. Mereka meminta semua elemen dapat mengawasi jalanya proyek-proyek tersebut agar tidak terjadi kebocoran.

Mantan Kadis Pendidikan Lampung Tersangka Korupsi

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Kejaksaan Tinggi Lampung menetapkan mantan Kepala Dinas Pendidikan Lampung, Hermansyah, M.U.R.P., dan Direktur PT Siger Media, Muhamad Andi, sebagai tersangka kasus korupsi majalah Cerdas. Kasus tersebut merugikan keuangan negara Rp400-an juta.

Penetapan kedua tersangka disampaikan Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Lampung, Hutamrin, usai pemeriksaan Hermansyah, Selasa (14-10).

Hermansyah, yang kini menjabat kadis Pemuda dan Olahraga Lampung, diperiksa di ruang Aspidsus sejak pukul 09.30 hingga 16.15 tanpa didampingi pengacara. Ia disodori 31 pertanyaan oleh tim penyidik Kejati yang diketuai Sumartono dengan anggota Yusna Adia, Imam Fauzi, dan Heru Anggoro. Pertanyaannya seputar jabatan dan tanggung jawabnya serta penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Tersangka lain, Muhamad Andi, kemarin, mangkir dari panggilan pertama Jaksa tanpa penjelasan. Menurut Hutamrin, alamat Andi kini tidak diketahui lagi sehingga menghambat pemeriksaan.

Meskipun demikian, Kejati tetap menyurati tersangka untuk kedua kali agar memenuhi panggilan kejaksaan untuk diperiksa sebagai tersangka. "Kalau tetap tidak datang, kami akan menempuh cara lain." ujar Hutamrin.

Kejati juga telah membentuk tim untuk menelusuri keberadaan Andi. Informasi yang diterima kejaksaan, Andi diduga kuat kini berada di Palembang.

Hutamrin menambahkan sebelum menetapkan Hermansyah dan Muhamad Andi sebagai tersangka, penyidik Kejati telah meminta keterangan 30-an saksi, termasuk kepala sekolah dan guru di sejumlah kabupaten di Lampung.

Hermansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi majalah Cerdas, karena saat menjadi kadis Pendidikan Lampung ia merekomendasikan para kepala sekolah membeli majalah tersebut menggunakan dana BOS. Dalam rekomendasi tersebut, setiap sekolah diimbau membeli dua eksemplar majalah Cerdas setiap edisi seharga Rp15 ribu/eksemplar atau Rp30 ribu/bulan. Karena pencairan BOS dilakukan tiga bulan sekali, setiap sekolah membayar Rp90 ribu/triwulan. Pembayaran dilakukan dengan memotong langsung saat pencairan BOS di kantor pos.Berdasar pada hitung-hitungan Lampung Post, dari langganan Cerdas ini Dinas Pendidikan Lampung memotong Rp511,92 juta/triwulan. Jumlah itu diperoleh dari Rp90 ribu dikalikan dengan 5.688 SD dan SMP penerima dana BOS se-Lampung. Dalam setahun diperoleh angka Rp2,05 miliar

Dua Calon Gubernur Lampung Dituduh Korupsi

Senin, 23 Juni 2008 16:16 WIB

TEMPO Interaktif, Bandar Lampung:Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi meminta Kejaksaan Tinggi Lampung mengusut dugaan korupsi yang dilakukan dua calon gubernur Lampung saat masih menjabat kepala daerah. Keduanya adalah Zulkifli Anwar dan Andi Ahmad Sampurna Jaya.

"Mereka telah merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah dengan memanipulasi anggaran di berbagai sektor," kata Koordinator Aksi Habzari Zahroni, Senin (23/06).Peserta aksi berorasi di depan kantor Kajati Lampung dengan membawa berbagai poster berisi kecaman. Mereka menuding kejaksaan tidak berani menyentuh kasus yang melibatkan kepala daerah. "Hingga saat ini belum satupun kepala daerah di Lampung diperiksa terkait kasus korupsi," katanya.
Mahasiswa menuding Zulkifli Anwar saat menjabat Bupati Lampung Selatan melakukan mark up harga tanah untuk terminal Kalianda dan pengadaan tanah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap Sibalang dengan kerugian Rp. 70 miliar lebih.

Selain kasus itu, Zulkifli memanipulasi pendapatan daerah dari sektor minyak dan gas sebesar Rp. 5,3 miliar pada tahun 2003. Kerugian itu berdasarkan audit Bank Pembangunan Cabang Kalianda Lampung Selatan sebagai bank penyimpan kas daerah. "Zulkifli hanya melaporkan Rp. 15,7 miliar dari total pemasukan Rp. 21 miliar," katanya.

Sementara itu Andi Ahmad Sampurna Jaya Andi yang diusung Partai Demokrat dan Partai Bintang Reformasi serta Zulkifli Anwar oleh koalisi Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera dituduh melakukan tindakan yang merugikan negara.

Andi dinilai telah melakukan mark-up pengadaan lahan untuk terminal Terbanggi Besar dengan kerugian negara mencapai Rp 3 miliar rupiah. Andi juga dituding telah memperkaya diri dan keluarganya. "Semua proyek jatuh ke tangan kerabat dia. Disinyalir harta kekayaan Andi bertambah secara tidak wajar," katanya.

Kedua mantan bupati itu, kata Habzari, juga diduga menyelewengkan Dana Alokasi Umum yang nilainya ratusan milyar rupiah. "Anggaran ratusan miliar rupiah itu kabarnya, begitu diserahkan habis dalam sepekan. Ini sangat tidak logis," tegasnya.
Puluhan mahasiswa itu kecewa karena gagal menemui kepala Kejaksaan Tinggi Lampung untuk menyerahkan sejumlah bukti. Mereka dihadang puluhan aparat kepolisian kota besar Bandar Lampung. Sebelumnya, peserta aksi juga berorasi di depan kantor Komisi Pemilhan Umum Lampung. Mahasiswa meminta KPU Lampung mengumumkan harta kekayaan calon gubernur Lampung. (Nurochman Arrazie)