Bandar Lampung Corruption Watch (BLCW)

HANYA MANUSIA YANG TIDAK BERIMAN YANG TETAP MELAKUKAN KORUPSI, KORUPSI MUSUH BANGSA, KORUPSI HARUS DICEGAH SEBELUM MENGHANCURKAN BUMI INDONESIA,BANGSA INI TELAH MENDERITA AKIBAT PELAKU - PELAKU KORUPSI, SEMUA BIAYA MENJADI MAHAL,MASYARAKAT MENJADI MISKIN, MASYARAKAT JADI BODOH, KARENA ITU MARI BERSAMA-SAMA WASPADA TERHADAP BAHAYA KORUPSI.

Sabtu, 20 Desember 2008

Tuntaskan Kasus Korupsi

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Puluhan orang yang menamakan diri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bandar Lampung Corruption Watch (BLCW), Rabu (24-8), mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Mereka meminta Kejati mengusut tuntas semua korupsi di Lampung, termasuk di tubuh semua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Massa yang datang sekitar pukul 10.00, berjalan kaki dari Bundaran Tugu Adipura. Mereka dikawal 40-an personel Polri. Di Kejati mereka di terima Asisten Intel (Assintel) M. Aziz. Selain berorasi, mereka mengusung spanduk bertuliskan "Tindak tegas konsultan proyek Diknas 2005 yang melanggar keppres".

Pernyataan sikap yang ditandatangani Direktur Eksekutif BLCW Azwannizar.SE menyatakan sampai kini kasus dugaan korupsi di tubuh KPUD kabupaten/kota belum selesai. Untuk itu, mereka meminta kejaksaan mengusut tuntas.

Kemudian proyek peningkatan mutu SMP Lampung dengan beberapa kegiatan di Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Lampung. Proyek pelatihan berbasis kompetensi (PTBK) diindikasikan melanggar Keppres 80 Tahun 2003. Proyek tersebut meliputi pengadaan barang dan jasa, katering, dan pengadaan konsultan. Hal yang lebih mencolok tentang tender proyek belum dilaksanakan, tapi kegiatan sudah dimulai.

Pengadaan konsultan proyek bermasalah karena adanya KKN. Konsultan yang beeasal dari Unila merupakan pegawai negeri sipil. Saat bekerja sebagai konsultan, mereka tidak mendapatkan izin atasannya. LSM tersebut meminta Kejati dapat memeriksa syarat-syarat dan prosedural proyek tersebut. Nilai proyek di Dinas Pendidikan Nasional lampung pada tahun anggaran 2005 mencapai Rp100 miliar. Dana yang dikelola untuk proyek peningkatan mutu SMP Rp 35 miliar. Mereka meminta semua elemen dapat mengawasi jalanya proyek-proyek tersebut agar tidak terjadi kebocoran.

Diposting oleh di