Korupsi APBD Lampung Tengah: Berkas Perkara Sekkab Lengkap

Sabtu, 14 November 2009

Bandar Lampung—Polda Lampung segera melimpahkan berkas perkara berikut tersangka Musawir Subing, terkait tindak pidana korupsi dana APBD Pemkab Lampung Tengah Rp28 miliar di BPR Tripanca Setiadana, ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.


“Jaksa Kejati Lampung sudah mengirim surat berkas perkara Sekkab Lampung Tengah itu lengkap (P21). Maka akan dilakukan pelimpahan tahan II,” kata Kasat III/Tipikor AKBP Shoebarmen, Jumat (13-11).

Shoebarmen yang mewakili Dirreskrim Polda Lampung Kombes Pol. Darmawan Sutawijaya mengatakan pihaknya akan memanggil tersangka untuk kemudian dilimpahkan ke jaksa. Menurut Shoebarmen, tersangka Musawir Subing diperiksa tim penyidik Unit I Sat III? Tipikor Ditreskrim Polda Lampung, Jumat (7-8), selama tujuh jam.

Dalam proses perkara kasus tersangka Musawir Subing didampingi tim kuasa hukumnya Abi Hasan Muan, Susi Turhandayani, dan Sofyan Sitepu. (n JUN/K-1)

Sumber: lampungpost.com, Sabtu, 14 November 2009

Sumber Foto: upload.wikimedia.org

Dari 'Class Action' hingga Korupsi

Alamat Website : www.kpk.go.id  

Alamat Kantor : Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-1, Jakarta 12920,

Telp. 62-21 25578311 

Suasana Kantor PLN Cabang Lampung di Jalan Z.A. Pagar Alam, Rajabasa, amat berbeda pada Selasa (27-10). Kemeriahan sudah terasa sejak 400 meter dari kantor karena ratusan mobil parkir di kanan kiri jalan yang menurun itu. Hari itu, PT PLN (Persero) memperingati Hari Listrik Nasional.

Sejak pukul 06.30, aktivitas di lokasi sudah sibuk. Petugas keamanan sibuk mencarikan tempat parkir hingga tanah kosong di depan Perumahan Rajabasa Permai pun menjadi sesak. Di halaman, ratusan karyawan berpakaian abu-abu kecokelatan sudah bersiap. Ada dua karangan bunga yang dikirim dari rekanan diletakkan di depan gedung.

Namun, Hari Listrik Nasional 2009 kali ini diwarnai keprihatinan bagi PLN Wilayah Lampung. Tak banyak ucapan selamat seperti tahun sebelumnya. Sebab, hari bahagia itu diwarnai dengan kinerja perusahaan yang jeblok. Yakni, terganggunya pelayanan kepada masyarakat Lampung karena pemadaman bergilir dua hari sekali mengundang hujat dan sumpah serapah.

Pihak PLN Lampung melakukan perbaikan dan terus memelas kepada warga agar bersabar. Namun, kebiasaan rakyat akan terangnya malam oleh listrik dan kemudahan kerja dengan aneka mesin bertenaga listrik membuat kesabaran mereka terbatas. Terlebih, dengan "kelakuan" oknum-oknum pejabat PLN yang mengaku selalu merugi tetapi perutnya makin gendut saja.

Gambaran suasana peringatan hari listrik nasional di kantor itu cukup memberi indikator bagaimana kesejahteraan pejabat dan karyawan BUMN itu jauh lebih tinggi dari rakyat Lampung pada umumnya. Parkir mobil-mobil bagus milik karyawan PLN mengular hampir satu kilometer di kanan-kiri jalan. Juga yang membelasak ke jalan menuju Perumahan Rajabasa Permai. Padahal, pemantauan Lampung Post, banyak karyawan PLN dari Bandar Lampung yang sesungguhnya memiliki mobil, memilih membawa sepeda motor.

Permainan di perusahaan BUMN memang lazim seperti itu. Sebab, mereka mengutamakan kesejahteraan diri sendiri sebelum memikirkan setor deviden ke negara sebagai pemilik. Itu wajar, karena mereka mengelola usaha dibekali aset dan modal amat besar oleh negara untuk mendapatkan keuntungan. Maka, mereka berlomba meraih laba. Hebatnya, target tak tercapai adalah hal lumrah yang tak bersanksi.

Celaka bagi PLN, produk yang dibuat adalah layanan. Maka, saat produknya tidak sesuai standar, bukan negara yang memberi sanksi, tetapi rakyat pengguna listrik.

'Class Action'

Adalah Kantor Advokat Dedy Mawardi dan rekan yang akan menggugat PLN Lampung melalui class action. Dedy akan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada Rabu (4-11). Alasannya, PLN tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai pemasok tenaga listrik bagi warga dengan adanya pemadaman 8--12 jam sehari, sejak September 2009.

"Gugatan diajukan enam orang yang mewakili pelanggan PLN dari 11 kecamatan. Kami sedang membuat draf gugatan," kata Dedy, Rabu (28-10).

Dalam tuntutan itu, tercantum pula ganti rugi kepada PLN Lampung atas pemadaman yang dialami 800 ribu pelanggan. "Nilai kerugian sudah kami hitung lebih dari Rp18 miliar."

Dalam materi gugatan tersebut, juga tercantum adanya indikasi korupsi di PLN Lampung. Pemadaman ini, kata Dedy, apakah betul-betul akibat kekurangan daya atau rekayasa PLN Lampung untuk meminta subsidi dari PLN pusat. "Ada indikasi mendapatkan subsidi dalam bentuk uang untuk menambah daya," kata Dedy.

Korupsi

Aroma korupsi yang semula tersimpan rapi juga ikut mencuat saat rakyat berang dan mengeluh kegelapan. Suluh yang dinyalakan juga mulai menyorot ke dapur PLN. Satu kasus dugaan korupsi yang cukup menonjol adalah soal sewa enam unit mobil mewah Nissan X-Trail seri L-New untuk operasional. Kasus ini sedang diselidiki Polda Lampung.

"Kami sudah membentuk tim penyelidik," kata Kasat III/Tipikor Dit. Reskrim Polda Lampung AKBP Shoebarmen.

Berdasarkan penyusuran Lampung Post, enam mobil Nissan X-Trail 2.0 L New tersebut digunakan untuk kendaraan operasional para manajer di lingkungan PLN Wilayah Lampung. Dalam kontrak antara PLN Wilayah Lampung dan PT Persada Lampung Nusantara tertanggal 19 Februari 2009 itu, disebutkan bahwa biaya yang harus dibayarkan untuk sewa enam Nissan X-Trail tersebut Rp52,5 juta setiap bulan. Dengan perincian, satu unit mobil disewa Rp7,9 juta setiap bulan, ditambah PPN 10%. Sehingga, total biaya sewa enam unit mobil adalah Rp52,5 juta per bulan atau sekitar Rp630 juta setiap tahun.

Sumber di PLN Wilayah Lampung menyebutkan ada indikasi mobil sewa tersebut bisa menjadi hak milik setelah dua tahun dan tidak menjadi aset PLN, melainkan menjadi aset pribadi pengguna jasa tersebut. Pasalnya, proyek tersebut sebenarnya adalah pengadaan yang dibuat berita acara sewa.

Modus operandi yang digunakan adalah kontrak dibuat terpisah-pisah sehingga bisa dilakukan penunjukan langsung kepada rekanan. Ironisnya lagi, rekanan adalah buatan PT PLN itu sendiri. "Bisa saja uang itu dari pejabat yang menggunakan, tapi menggunakan nama PT Kontrak dipecah-pecah agar bisa dilakukan penunjukan langsung. Jadi, setelah dua tahun, bisa menggunakan mobil lain lagi. Tahun lalu mobilnya rata-rata jenis pengadaan lima unit mobil Innova. Dan sekarang tidak tahu di mana mobil-mobil itu," kata dia.

Sementara itu, Humas PT PLN Wilayah Lampung Sumargo enggan berkomentar terkait dengan proyek pengadaan mobil Nissan X-Trail tersebut. "Maaf, itu bukan kapasitas saya. Dan saya tidak tahu tentang itu," kata Sumargo.

Modus seperti sewa mobil itu adalah contoh kasus yang diungkap saja. Beberapa pihak meyakini, untuk barang-barang dengan nilai lebih kecil, seperti komputer, alat-alat elektronik, dan lainnya diakali dengan cara yang sama. Yakni, masuk mata anggaran sewa, tetapi dengan harga sewa yang hampir sama dengan membeli. n CR-1/MG10/JUN/M-1

Testimoni Dugaan Suap Bibit dan Chandra Inisiatif Antasari

Rani Juliani dan Antasari Azhar

Jumat, 13 November 2009

TIM Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Riyanto (Tim Delapan) menilai mantan Ketua KPK Antasari Azhar berinisiatif membuat testimoni tentang dugaan suap kepada Bibit dan Chandra. Penilaian itu disampaikan setelah Tim Delapan mendengarkan keterangan lima penyidik Polda Metro Jaya yang menangani kasus Antasari Azhar.

“Kesan kami, inisiatif (pembuatan) laporan (tentang dugaan suap dari Anggoro Widjojo kepada Bibit-Chandra) lebih banyak dari Antasari Azhar,” kata Juru Bicara Tim De­lapan Anies Baswedan di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden tadi malam (12/11)

Tim Delapan kemarin memang memintai keterangan lima penyidik Polda Metro Jaya. Mereka adalah Kombes Iza Fadri, Kombes M. Iriawan, AKBP Niko Afinta, AKBP Daniela Tifauna, dan AKBP Tornagogo Sihombing. Penyidik juga memutar video proses penyidikan ter­hadap Antasari, yang Rabu lalu telah diputar di Mabes Polri.

Kombes Iza Fadri menuturkan, penyidik memberikan klarifikasi kepada Tim Delapan karena terdapat perbedaan pendapat antara kubu Antasari dan Polri mengenai keluarnya testimoni tersebut. Antasari menyatakan, testimoni yang berasal dari keterangan Anggoro Widjojo di Singapura itu diambil penyidik dari laptop dinasnya.

Sementara itu, Polri menegaskan bahwa testimoni tersebut disampaikan Antasari kepada penyidik. Berdasar testimoni Antasari itu, penyidik Bareskrim Polri selanjutnya mengusut dugaan kasus suap dan pemerasan dari Anggoro Widjojo kepada Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah.

Selain testimoni Antasari, tim penyidik Polda Metro Jaya menjelaskan pemeriksaan terhadap mantan Kapolres Jakarta Selatan Kombespol Wiliardi Wizar, terutama tentang perubahan BAP yang dilakukan Wiliardi. Dalam keterangannya, penyidik membantah pemeriksaan terhadap Wiliardi berlangsung dengan tekanan, termasuk adanya iming-iming bagi Antasari dan Wiliardi untuk bersaksi memberatkan KPK.

Juru Bicara Tim Delapan Anies Baswedan mengatakan, Tim Delapan sudah melihat tayangan rekaman video pemeriksaan Antasari Azhar. Tim menilai video itu memberikan informasi baru tentang permulaan kasus hukum Bibit-Chandra, namun tidak ada pengaruhnya terhadap rekomendasi akhir Tim Delapan yang akan disampaikan kepada Presiden SBY Senin mendatang (16/11). “Urutan di video itu masuk akal, bahwa pengangkatan kasus (Bibit-Chandra) inisiatif Antasari. Tetapi, itu tidak memengaruhi rekomendasi kami,” tegas Anies.

Tim Delapan sebelumnya telah mengeluarkan rekomendasi sementara mengenai kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah. Tim menilai kasus Bibit dan Chandra yang terkait dengan dugaan penyuapan tidak memiliki cukup bukti untuk diteruskan. Sedangkan untuk kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan, Tim Delapan menilai polisi terlalu memaksakan untuk mengusut kasus tersebut. Salah satu indikasinya, polisi menggunakan pasal karet dalam mengusut kasus itu.

Tim Delapan hingga kini masih memfinalisasi rekomendasi akhir kepada presiden. Tim Delapan juga menolak undangan Komisi III DPR untuk memperdebatkan rekomendasi tersebut dalam rapat dengar pendapat. Anies menegaskan, Tim Delapan tidak akan merespons pihak yang setuju atau tidak setuju terhadap rekomendasinya. “Kalau ada yang setuju atau tidak setuju, itu bukan isu yang harus kami respons. Kami (Tim Delapan) hanya membuat rekomendasi dan tidak ada kaitannya dengan itu.”

Secara terpisah, untuk menambah keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di kepolisian, Bibit dan Chandra terhambat. Sebab, penyidik kepolisian yang menangani kasus itu menolak keterangan tambahan dari dua tersangka kasus pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan tersebut.

Menurut pengacara mereka, Ahmad Rivai, pihaknya sudah berkali-kali meminta hal itu, namun belum diluluskan. “Mulai minggu lalu, kami sudah meminta kepada penyidik, tapi tak diperbolehkan,” jelasnya usai mendampingi Bibit dan Chandra melaksanakan wajib lapor di Mabes Polri.

Dia mengungkapkan, menambah keterangan tersebut merupakan hak tersangka. “Mestinya polisi bersikap profesional,” ucapnya. Konstruksi hukum, tegasnya, tidak boleh dibangun penyidik sendiri, melainkan harus sesuai dengan ketentuan. “Kalau tidak boleh (menambah keterangan), bagaimana keadilan itu bisa didapatkan,” tandasnya.

Penambahan keterangan dalam BAP tersebut sebenarnya sudah direncanakan sejak mereka belum ditahan. Rencana itu belum terealisasi, penyidik menetapkan penahanan mereka berdua, meski penahanan keduanya belaka­ngan ditangguhkan.

Kampus Cuek, Dosen Muda Jengkel

Sikap cuek yang diperlihatkan akademisi secara institusional dalam kasus konflik antarlembaga tinggi negara membuat sejumlah dosen muda Universitas Airlangga (Unair) jengkel. Sembilan dosen yang tergabung dalam Serikat Dosen Progresif (SDP) Unair merasa, sebagai institusi moral, seharusnya kampus ikut bersuara dalam konfilk yang melibatkan KPK, kepolisian, dan kejaksaan tersebut.

Juru Bicara SDP Unair Airlangga Pribadi Kusuma mengatakan, hukum Indonesia saat ini sedang sakit parah. Sebab, dalam hampir dua minggu ini kasus indikasi kriminalisasi KPK dan penyuapan aparat tinggi negara, sangat mencoreng wajah Indonesia. Karena bergulir terlampau jauh, kasus tersebut bukan hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga politik, bahkan budaya.

“Namun, sayangnya kampus secara resmi diam. Kami adalah kelompok kampus pertama yang menyerukan pengungkapan secara tuntas skandal politik yang memalukan ini,” tutur Airlangga dalam konferensi pers di ruang common room FISIP Unair Lantai 2 kemarin. (nur/noe/git/kum/iro)

Tersangka Korupsi di Lampung Terplih Jadi Legislator

Jum'at, 15 Mei 2009 | 10:09 WIB

TEMPO Interaktif, Bandar Lampung: Seorang tersangka korupsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kembali menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung. Indra Karyadi, legislator dari Partai Golkar, masih berstatus tersangka korupsi yang diduga merugikan negara sebesar Rp. 1,3 miliar.

“Kami belum mencabut status tersangka sejak tahun 2001. Kasus itu saat ini ditangani Kejaksaan Agung,” kata Elis Mustika, kepala Sub Seksi Penyidikan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Jumat (15/5).

Indra Karyadi yang saat ini menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung tersangkut kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung saat masih duduk sebagai anggota Dewan Kota Bandar Lampung. Dia bersama rekannya di Dewan Lampung diduga menggelembungkan anggaran untuk tunjangan gaji anggota Dewan periode 1999-2004. Saat itu dia menjabat sebagai wakil ketua panitia anggaran Dewan Kota Bandar Lampung.

Meski sejak 2001 telah ditetapkan sebagai tersangka, Indra Karyadi kembali terpilih pada Pemilihan Umum 2004. Bahkan dia melenggang menduduki kursi ketua Dewan Provinsi Lampung periode 2004—2009. Indra terpilih kembali setelah meraup suara terbanyak melalaui daerah pemilihan Way Kanan dan Lampung Utara.

Meski begitu, Elis enggan menjelaskan perkembangan penyidikan kasus tersebut. Selama tujuh tahun, kasus itu tidak jelas nasibnya. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengaku telah melimpahkan kasus itu Kejaksaan Agung sejak tahun 2003. “Karena kerugian negara di atas Rp. 200 juta, kasusnya ditangani Kejaksaan Agung. Kami sudah tidak tahu kelanjutan kasus itu,” kata dia.

Sementara itu, Tempo belum berhasil memperoleh konfirmasi dari Indra Karyadi. Ketua DPRD Lampung itu tidak berada di ruang kerjanya saat Tempo hendak melakukan konfirmasi. Seorang stafnya mengatakan Indra Karyadi sedang dinas luar.

NUROCHMAN ARRAZIE

Massa Gakin Tuding PLN Korupsi

Selasa, 10-November-2009 | 10:27:07  

TANJUNG KARANG PUSAT

Gerakan Anti Korupsi Indonesia (Gakin) melakukan aksi massa di depan kantor PLN, cabang Tanjungkarang, Senin (9/11). Dalam aksi tersebut, Gakin menuding bahwa PLN telah melakukan korupsi, indikasinya setiap proyek pengadaan barang PLN selalu dimonopoli. “Kenapa PLN selalu menyatakan mereka rugi, sedangkan tidak ada masyarakat sekarang ini yang tidak butuh listrik,” kata Hasrat Tanjung, koordinator aksi tersebut.
Dijelaskan Tanjung, bukan hanya itu, PLN juga diduga telah melakukan korupsi pada pengadaan lima unit mobil extrail, untuk para manajer PLN. “Kami meminta kepada pihak terkait agar memeriksa dugaan korupsi pengadaan barang PLN,” ujar Tanjung.
Dalam aksi itu, massa yang juga melakukan aksi mogok makan selama empat hari ke depan, dan mereka juga mendirikan tenda di depan kantor PLN sebagai wujud atas aksi mereka. “Kami akan mogok makan hingga empat hari ke depan, agar pihak berwajib mengetahui bahwa ada kebobrokan di tubuh PLN,” ujarnya.
Sementara itu, Untung Wahyudi, salah seorang korlap aksi itu juga mengatakan, penegakan supremasi hukum di negeri harus digalakkan. “Aparat harus memberikan tindakan tegas dan tidak pandang bulu terhadap pelaku kasus korupsi,” ujar Untung.
PLN merupakan salah satu perusahaan yang mendapat sorotan terhadap kinerjanya. Akhir-akhir ini masyarakat di negeri ini merasakan pelayanan dari PLN sangat kurang, seringnya lampu padam secara bergilir dengan limit waktu lebih dari tiga jam, yang mengakibatkan banyak alat-alat elektronik masyarakat yang rusak. Namun disatu sisi, ketika seringnya pemadaman listrik terjadi PLN menuntut masyarakat untuk tidak terlambat membayar tagihan rekening listrik mereka.
PLN selalu beralasan saat pemadaman listrik berlangsung ini adalah efisiensi penggunaan listrik karena adanya pembangkit yang rusak. “Namun hal ini indikasi kecurangan yang ada di dalam tubuh perusahaan, yang merugikan para nasabah,” ungkap Tanjung. n roni

Massa Gakin Tuding PLN Korupsi

PRADIKMA PARA KORUPTOR ? KORUPSI ITU INDAH !!!

Jangan ambil lucunya saja tapi ambil juga makna didalam cerita ini bahwasanya tak ada neraka yang 'indah'

Alkisah ada seorang super koruptor, seorang yang bergelimang dosa meninggal dunia. Dialam sana (ngga tau kenapa) dia mendapat dispensasi untuk boleh memilih neraka yang akan dia tempati selamanya.Singkat cerita..... dibukanyalah pintu neraka pertama, alangkah kaget dan takutnya dia melihat begitu tersiksa penghuni neraka itu berteriak kesakitan karena lidahnya disundut dengan besi yang panas membara (mungkin kebanyakan janji palsu), tangan mereka dipatah-patahkan (mungkin sering terima uang suap), perut mereka dibedah sampai usus terburai (mungkin sering makan uang rakyat), "Ngga mau ah, ngeri" pikir si koruptor sambil menutup pintu.Kemudian si koruptor membuka pintu neraka kedua, "buset! apa pula ini?" dilihatnya para penghuni neraka itu ada yang kedua matanya dicongkel (mungkin mata itu tidak pernah dipakai untuk melihat penderitaan rakyat), mulutnya disumpal dengan bara (mungkin keseringan tutup mulut tentang aspirasi rakyat) dan dengkulnya dibelah sampai otaknya kelihatan (mungkin otak itu dipakai hanya untuk mengakali rakyat). Tanpa ba-bi-bu ditutupnya rapat-rapat pintu neraka kedua.Demikian seterusnya... dan seterusnya.... sampailah dia didepan pintu neraka terakhir.Sempat si koruptor bergumam "mudah-mudahan ni neraka rada mending dari neraka yang lain, gile aja kale kalo gue tinggal di neraka pertama atawa kedua... ogah gue". Begitu dia buka pintu neraka terakhir, si koruptor tersenyum "kalo yang kek gini sih gue sanggup". Dilihatnya sekelompok penghuni neraka sedang direndam sebatas leher dalam sebuah kolam berisi (maaf) kotoran manusia. Tanpa pikir panjang si koruptor langsung ikut bergabung dengan para penghuni neraka lainnya, Belum semenit dia berendam, belum sempat kenalan ama sebelahnya tiba-tiba "teng...teng...teng..." (bunyi bel). "Gan, bunyi apa tuh?" tanya si koruptor. Oh... itu tandanya waktu istirahat udah selesai, saatnya menyelam lagi.

JAUHI KORUPSI SEBELUM BENCANA MELANDA PROPINSI INI !!!

Permasalahan Indonesia hanya 2. Kalo rakyat biasa mereka susah makan, kalo pejabat pemerintah mereka koruptor kronis.Korupsi di Indonesia, meskipun tidak ada penelitian resmi, bisa merugikan perekonomian bangsa ini sebesar 30% - 50%. Adalah angka yang sangat besar jika dibandingkan isu efek ekonomi karena Global Warming, kenaikan harga minyak mentah dunia, dan lain-lain. Ini menjadikan KORUPSI sebagai permasalahan nomor satu bangsa ini.KORUPSI adalah penyakit sosial, harus diperangi. KORUPSI membuat kemiskinan, membuat bangsa terpuruk, dan melawan agama. KORUPTOR adalah sampah masyarakat harus dihukum seberat-beratnya. Perangi KORUPSI mulai diri sendiri, dengan disiplin waktu, taat pada peraturan dan hukum berlaku, dan berlaku adil terhadap orang lain.Koruptor Harus MatiIndonesia Bebas KorupsiIndonesia Cepat MajuApa yang bisa dilakukan group ini??Memulai hal kecil dari diri sendiri, bertindak jujur, berbuat adil kepada orang lain, mengalah untuk orang lain, hidup sederhana, patuh pada peraturan sederhana di lingkungan kerja, kantor, rumah tangga dan lain-lain.

JURUS MAUT PENCEGAHAN KORUPSI SEJAKDINI !!!

Mumpung Ketua KPK yang baru sudah terpilih dan belum serah terima, yuk kita kasih masukan jurus-jurus pemberantas korupsi yang ampuh.Kalau menurut saya, untuk memberantas korupsi, pertama-tama setiap pejabat pemerintah dan keluarganya harus mengisi daftar kekayaan dengan menyebutkan asal-usul dan cara perolehannya. Harta kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya dan tatacara perolehannya langsung disita, dan yang bersangkutan langsung menjadi tertuduh korupsi.Apabila KPK kekurangan pegawai untuk memverifikasi, KPK bisa merekrut tenaga honorer dengan honor sebesar UMR dan apabila menemukan kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya yang bersangkutan mendapat bonus misalnya sebesar 10% dari nilai kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya tersebut.Yang dimaksud pejabat pemerintah, adalah seluruh pegawai negeri, anggota DPR dan MPR, anggota lembaga tinggi negara, hakim, pokoknya yang begitu-begitu lah.Sekian usul saya, monggo kalau sobat-sobat punya usul yang laen.wah setuju mas.....kalau saya tangkap dari uraian diatas kurang lebih harus diterapkannya " UNDANG-UNDANG PEMBUKTIAN TERBALIK" kepada semua aparat pemerintah.hanya dengan jurus ini penumpukan harta dari hasil korupsi bisa dicegah, yang jadi masalah apakah mau DPR mau mengesahkan Undang-undang ini ?

BLCW Online Terima 10 Laporan Korupsi

BANDAR LAMPUNG - BLCW Online Monitoring System yang belum lama ini diluncurkan, telah menerima sedikitnya 10 laporan dari masyarakat, mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi maupun suap di Propinsi Lampung.

Meskipun baru beroperasi selama lebih kurang tiga bulan, terhitung sejak diluncurkan pada 4 Agustus 2009, BLCW Online Monitoring System sudah menerima sedikitnya 10 laporan dugaan korupsi dari masyarakat.

Direktur Eksekutif Azwar Nizar,SE menuturkan, semua laporan yang masuk melalui website

http://www.bandarlampung-corruptionwatch@blogspot.com/ atau e-mail : intoindrady@yahoo.co.id tersebut ditanggapi langsung oleh BLCW Meskipun demikian, BLCW tetap melakukan seleksi ketat atas seluruh laporan yang masuk."Kita tetap seleksi mana yang sungguh-sungguh, dan mana yang tidak. Kalau yang tidak sungguh-sungguh indikasinya adalah si pelapor sulit dihubungi dalam dua hari setelah menyampaikan laporannya melalui BLCW Online Monitoring System," jelas Joan saat ditemui wartawan usai acara Training di Hotel Indra Puri Lampung.Namun Joan tidak menyebutkan berapa jumlah laporan yang masuk ke BLCW Online Monitoring System yang dikategorikan laporan tidak sungguh-sungguh. Meski demikian, dia berharap, dengan sistem ini BLCW mendapatkan laporan dugaan korupsi atau penyimpangan yang benar-benar berkualitas dan tidak main-main."Sistem ini kan tidak bisa dideteksi oleh pihak lain, jadi seharusnya kita bisa mendapatkan laporan yang berkualitas dan bisa ditindaklanjuti," paparnya.Menurutnya, sistem ini merupakan salah satu solusi dari Undang-undang Nomor 13/2006 yang selama ini tidak memberikan jaminan perlindungan kepada pelapor dugaan tindak pidana korupsi.Joan menilai, dalam UU tersebut tidak ada pasal yang mengatur mengenai perlindungan terhadap pelapor. Atas dasar itulah BLCW Online Monitoring System dihadirkan."Pelapor tidak perlu takut identitasnya diketahui orang. Asalkan secara pribadi dia tidak memberitahu laporannya pada orang lain," katanya.

KORUPSI UANG RAKYAT PATUT DIHUKUM MATI

BANDAR LAMPUNG -- Polda Lampung akan memeriksa Musawir Subing, Sekretaris Daerah Pemda Kabupaten Lampung Tengah, dan Herman Hasbullah, mantan kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan pada Kamis (30/7). Kedua ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana APBD Lampung Tengah senilai Rp 28 miliar, yang disimpan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca.Kasat III Tipikor Direskrim Polda Lampung, AKBP Subarmen, kepada wartawan di Bandar Lampung, Senin (27/7), mengatakan polisi sudah mengirimkan surat panggilan kepada Sekda Lampung Tengah Musawir Subing dan mantan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Herman Hasbullah. “Surat sudah dikirim Senin ini,” katanya.Menurut dia, kedua pejabat Pemkab Lampung Tengah itu sudah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dana APBD Rp28 miliar milik Pemkab Lampung Tengah di BRP Tripanca. Dua pejabat teras tersebut, harus melanjutkan pemeriksaan.Sebelumnya, Polda Lampung telah gencar melakukan proses penyidikan terhadap Herman Hasbullah, Andy Achmad, Musawir Subing, dan termasuk beberapa kerabat dan keluarga, serta staf Keuangan dan protokol Pemkab Lampung Tengah. Hasil audit BPKP Lampung terkait kasus itu, negara dirugikan Rp28 miliar.Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh di Polda Lampung, pada kasus yang sama, hasil audit kasus dana APBD Lampung Timur Rp107 miliar dipastikan akhir Juli 2009 rampung. Meski baru hasil audit Lampung Tengah yang lebih dulu rampung.Kasus tindak pidana korupsi APBD Lampung Timur senilai Rp 107 miliar tersebut, selain sedang menunggu hasil audit, polisi juga menyiapkan permohonan izin presiden untuk meminta keterangan kepala daerah, yakni Bupati Lampung Timur, Satono.Pada Mei lalu, Ditreskrim Polda Lampung sudah melayangkan izin ke Presiden, bahkan sudah lebih dari 60 hari seperti yang diatur dalam undang-undang. Polda masih bersikap menunggu karena lambatnya hasil audit BPKP.Untuk kasus APBP Lampung Timur penyidik Sat III/Tipikor Ditreskrim Polda Lampung, setelah mendapatkan izin dari presiden dan menerima hasil audit BPKP akan memeriksa Bupati Lampung Timur Satono sebagai saksi.Selain itu, bupati tersebut bakal terkena dugaan kasus gratifikasi karena menerima imbalan Rp10,5 miliar dari dana APBD Rp107 miliar yang disimpan di BPR Tripanca. Polda juga sudah memeriksa kerabat dan pejabat Pemkab Lampung Timur. mur/kpo

Tersangka Korupsi Majalah Cerdas Telah Ditetapkan

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menetapkan Hermansyah MURP dan Muhammad Andi sebagai tersangka kasus korupsi majalah Cerdas yang merugikan keuangan negara Rp400 juta lebih.

"Mereka telah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi itu oleh Kejati Lampung, Selasa (14/10)," kata Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Lampung, Hutamrin, di Bandarlampung, Rabu.
Ia menyebutkan, pada Rabu ini tersangka Hermansyah MURP, yang juga mantan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Provinsi Lampung akan kembali menjalani pemeriksaan.
Sementara tersangka lainnya, Muhmmad Andi yang juga Direktur PT Siger Media, hingga sekarang belum memenuhi panggilan kejaksaan untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi itu.
Sebelumnya, kata Hutamrin, mantan Kadis Pendidikan Provinsi Lampung itu telah menjalani pemeriksaan pada Rabu kemarin.
Tim penyidik yang diketuai Sumartono dengan anggota Yusna Adia, Imam Fauzi dan Heru Anggoro, telah memeriksa tersangka Hermansyah terkait dugaan korupsi majalah Cerdas.
Hermansyah dijadikan tersangka karena saat menjabat sebagai Kadis Pendidikan Provinsi Lampung, ia merekomendasikan para kepala sekolah untuk membeli majalah Cerdas dengan menggunakan dana BOS.
"Dalam rekomendasi mantan Kadis Pendidikan tersebut, sekolah diimbau untuk membeli dua eksemplar majalah itu setiap edisi seharga Rp15.000," kata Hutamrin.
Mantan Kadis Pendidikan itu sekarang menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Training Pemantauan dan Investigasi

Direktur Eksekutif Bandar Lampung Corruption Watch (BLCW), Azwanizar.SE, mengatakan di selenggarakan kegiatan training tersebut agar para aktivis dan relawan anti korupsi dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, masing-masing sebagai kontrol sosial masyarakat, utamanya dalam melakukan pemantauan dan investigasi program pembangunan pemerintah di wilayah masing-masing.

Lebih lanjut Joan sapaan akrab Azwanizar mengungkapkan, kegiatan ini sedianya diadakan setiap enam bulan sekali, namun karena kesibukan masing-masing pengurus dan aktivis BLCW, maka kegiatan sempat tertunda.
Menurutnya mengikuti kegiatan LSM sering diidentikkan dengan suatu lembaga atau kumpulan orang yang mencari-cari kesalahan, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif। namun “ Hal itu tidak berlaku bagi kami LSM BLCW. Saya selalu menekankan kepada semua aktivis dan relawan untuk terus menerus melakukan tugas dan fungsinya masing-masing. Selama hal itu dilakukan dengan cara-cara yang sesuai procedure dan professional, kami yakin siapapun orangnya, dan siapapun kelompoknya, atau LSM-nya, maka akan selalu mendapat tanggapan serta nilai positif dari seluruh masyarakat “. Ucapnya.

Dikatakan, untuk memantau dan menginvestigasi suatu kasus korupsi, orang yang melakukannya harus lebih dulu memahami landasan hukum terhadap kasus yang hendak di amatinya. Berdasarkan pengalaman, para investigator sering mengalami kesulitan mencari preraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi.

MENGEDUS DIREKSI CURANG

KONTAN, Minggu II, Mei 2009.

Hingga 31 Maret 2009, lebih dari 80% emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah mengumumkan laporan keuangan 2008. Tidak seperti kekhawatiran sejumlah kalangan, banyak emiten justru melaporkan peningkatan pendapatan, laba bersih, dan ekuitas. Bahkan, sejumlah emiten berani mengumumkan rencana akan membagi dividen.

Sepintas, kenaikan kinerja itu mencerminkan fundamental bisnis emiten yang sangat kuat, sekaligus kinerja direksi yang sangat bagus. Tepi bila disimak lebih dalam, saya khawatir bahwa di balik kemilau itu ada ”sinyal” rekayasa finansial yang sengaja dilakukan direksi untuk motif-motif pribadi, misalnya demi mendapatkan bonus.
Tenkik rekayasa.

Direksi curang bisa melakukan rekayasa finansial income increasing. Caranya: mereka menggeser laba dari periode-periode berikut ke periode sekarang. Akibatnya, laba yang dilaporkan miningkat drastis atau kerugian menjadi laba.

Untuk itu, ada dua teknik yang biasa dipakai direksi nakal. Pertama, mereka menggunakan cara-cara etis sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU). Misalnya, mempercepat penjualan, mengganti metode perhitungan persediaan, dan mengurangi sejumlah pos pengeluaran yang bersifat opsional, seperti biaya R&D, CSR, pengembangan SDM, iklan, dan promosi.

Kedua, direksi menempuh cara-cara tidak etis, misalnya melaporkan penjualan yang belum direalisasi, mencatat penjualan kredit fiktif, mark up penjualan dan pendapatan non operasi, melaporkan harga pokok penjulan lebih rendah, serta tidak melaporkan sejumlah pos biaya. Pada modus ini direksi menjalin konspirasi dalam perusahaan sehingga auditor independen sulit mengendusnya. Bahkan, dalam sejumlah kasus, auditor ikut terlibat.

Dengan menggunakan dua teknik tersebut, penjualan pasti akan meningkat drastis. Sebaliknya, biaya akan anjlok drastis pula. Akibatnya, laba bersih meningkat secara signifikan. Karena laba meroket, otomatis nilai ekuitas pemengang saham juga meroket.

Pemegang saham akan senang dan kagum, sehingga dalam RUPS diresi bakal dipertahankan dan mendapat bonus besar. Harga saham emiten juga bakal terkatrol. Banyak kreditor akan berlomba-lomba menawarkan kreditnya. Mereka terbuai kenaikan kinerja emiten di tengah badai krisis.

Tapi, perilaku tak etis itu bisa menjerumuskan perusahaan dalam lilitan krisis finansial yang kian parah. Mengapa?

Karena laba dan ekuitas meningkat, pemengang saham bakal meminta kenaikan dividen kas. Jajaran manajemen dan karyawan bakal meminta kenaikan gaji. Pajak yang disetorkan ke negara juga meningkat. Masyarakat bakal meminta CSR.

Karena kenaikan pendapatan, laba, dan ekuitas hanya fiktif, kenaikan aset lancar, terutama piutang, dalam neraca juga tidak riil. Akibatnya, perusahaan tidak mampu membayar semua kewajiban itu karena tak punya kas memadai. Kalaupun dipaksakan, kas untuk membayar utang jangka pendek dan melanjutkan operasi bisnis pasti akan terganggu. Jika ini terjadi, risiko finansial dan risiko bisnis bakal sangat besar. Perusahaan bisa ambruk seketika.
Saya menduga, para direksi yang curang sudah memperhitungkan risiko itu. Karena itu, mereka pasti menyiapkan sejumlah strategi tambal sulam untuk mengatasi krisis likuiditas perusahaan. Misalnya, mengajukan kredit ke sejumlah bank atau menjual surat berharga atau aset-aset produktif lain, untuk mendapatkan dana segar untuk modal kerja.
Mendeteksi Kecurangan

Sebenarnya, mudah bagi pemegang saham mendeteksi sinyal kebohongan seperti itu.
Pertama, dalam neraca tercatat kenaikan drastis piutang usaha dan piutang lain, tapi kas dan persediaan justru menurun. Sinyal ini menunjukkan kenaikan penjualan dan pendapatan non-operasi lebih banyak dilakukan secara kredit. Jika hal-hal itu muncul, patut dicurigai direksi telah melakukan rekayasa penjualan.

Kedua, dalam laporan laba-rugi tercatat penurunan biaya atau biaya relatif stabil. Jangan cepat percaya direksi berhasil melakukan efisiensi. Coba cermati ulang kebijakan biaya pada pos-pos yang bersifat akrual dan arus kas keluar. Jika pos-pos biaya akrual menurun drastis sementara pos-pos arus kas keluar tidak berubah atau malah meningkat, sangat mungkin telah terjadi rekayasa biaya.

Ketiga, direksi melakukan upaya-upaya agresif berdalih menyelamatkan perusahaan dari badai krisis. Misalnya, mengajukan kredit baru, melakukan restrukturisasi utang, reorganisasi korporasi, rihgts issue, efisiensi besar-besaran, dan meminta suntikan modal. Itu juga sinyal mencurigakan mereka berbuat curang. Jangan mau dibohongi!.

Oleh : Andreas LakoDekan Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

RAMPOK UANG NEGARA

Uang Perhutani dipakai untuk biaya jalan-jalan pejabat, anggota DPR, dan wartawan. Tapi, perkaranya bakal masuk ke peti es. Yadi Hendriana, Budi Supriyantoro, Bajo Winarno,

Nasib perhutani sudah di lampu merah. Badan Usaha Milik Negara ini nyaris bangkrut karena keuangannya bobrok. Sudah begitu, korupsi pun tak henti-hentinya melanda pengelola 2,6 Juta hektare hutan di jawa ini. Salah satu skandal korupsinya yang baru-baru ini dilansir oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) adalah penyelewengan dana sebesar Rp. 2,7 Miliar. Pengeluaran uang negara yang seharusnya tak perlu dikucurkan ini berlangsung sejak tahun 2001 hingga akhir 2002. Menurut Danang Widyoko, Wakil Koordinator ICW, sebesar Rp 1,2 Miliar dari dana itu digunakan untuk biaya perjalanan beberapa pejabat Perhutani ke luar negeri. Direktur Utama Perhutani, Marsanto, juga memakai dana sebesar Rp 117, 8 juta untuk perjalanan ke luar negeri.
Artikel Lain
Memburu Komisi Bendahara ,Main Sogok untuk Pajak,Kaya, tapi Dipenjara,Gelombang Tekstil Ilegal
Rampok Uang Negara
PEMBOBOLAN BANK : Mengeruk Tabungan Pasif,Menyulap Riwayat Tanah,Habis QSAR Terbitlah Jamsostek,Bobol Besar Di Bank BNI,Ratusan Miliar dari Paspor Bahkan para petugas audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dikabarkan memperoleh uang sebesar Rp 648,7 juta dari Perhutani untuk biaya operasional.

Dana ini pun tegas-tegas dilaporkan Perhutani sebagai uang honor dan uang ketupat untuk tim pemeriksa dari BPKP. ”Apa boleh BPKP menerima honor dan uang transpor dari BUMN yang diauditnya?” kata Danang Widyoko. Deputi Akuntansi Negara BPKP, Saefudin Rizal, mengaku heran begitu mendengar berita tersebut.

Menurut Saefudin Rizal, sesuai dengan aturannya, seorang auditor BPKP tak boleh menerima honor sampai sebesar itu. ”Kalau uang transpor boleh saja, namun besarnya hanya sekitar Rp 300 ribu. Itu pun hanya untuk tugas audit rutin, bukan audit yang bersifat investigasi,” katanya. Tak cuma itu keanehannya.

Biaya sebesar Rp 408 juta juga digelontorkan untuk biaya perjalanan sejumlah anggota DPR. Lantas ada biaya sebesar Rp 250 juta untuk koordinasi dengan beberapa instansi, seperti Mabes Polri, Kementerian BUMN, dan Departemen Dalam Negeri. Ada pula biaya makan siang wartawan sebesar Rp 43 juta. Dalam biaya perjalanan anggota DPR tercatat nama-nama seperti Imam Mudakir, yang melakukan perjalanan ke Kalimantan Timur dengan dana sebesar Rp 4,3 juta. Lalu perjalanan Soebagjo dan Jahar Harahap dengan dana Rp 213 juta. Kemudian biaya perjalanan Dwi Ria Latifa dari PDI Perjuangan, Tari Siwi Utami dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan beberapa anggota DPR lainnya ke beberapa kota besar senilai Rp 190 juta. Untuk Dwi Ria Latifa, biaya perjalanannya ke Bandung disebutkan pula sebesar Rp 2,9 juta. Menanggapi kabar ini, Dwi Ria Latifa yang dikenal aktif menggelorakan pemberantasan korupsi mengaku kaget. ”Saya benar-benar tak tahu masalah itu. Tapi, kalau uangnya cuma segitu, kecil amat,” ucap anggota Komisi II DPR yang juga pengacara ini. Belakangan, isu korupsi yang melanda Perhutani membuat Komisi III DPR melakukan dengar pendapat dengan Perhutani, pada Kamis pekan lalu. Toh, berbagai skandal korupsi tadi nyatanya tak diungkap oleh para wakil rakyat. Mungkin, dari uang Perhutani senilai Rp 2,7 miliar yang mengucur ke kocek anggota DPR dinilai kecil.

Padahal, menurut Danang Widyoko, biarpun dianggap kecil, itu uang negara. Apalagi, semua pengeluaran itu mestinya tak perlu dilakukan Perhutani. Sementara itu, Marsanto menyatakan bahwa hasil investigasi ICW belum tentu benar.

Lagi pula para auditor BPKP yang disebut-sebut menerima uang itu masih melakukan pemeriksaan di Perhutani. ”Menduga korupsi sih boleh saja. Saya kira, petugas BPKP dan anggota partai di DPR tak bermaksud begitu. Tapi, kita tunggu saja bagaimana hasil investigasi BPKP terhadap keuangan Perhutani,” katanya. Yang pasti, kata Marsanto menambahkan, sampai saat ini ia belum menerima laporan kasus tersebut, sebagaimana hasil penemuan ICW. Yang diusut BPKP saat ini, sambungnya, antara lain menyangkut kasus dana Perhutani sebesar Rp 37 miliar untuk proyek strategi komunikasi. Kasus ini pun sebenarnya berdasarkan temuan ICW.

Menurut laporan ICW, pada Februari 2002, Perhutani mengajukan proposal strategi komunikasi ke Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Tujuan proyek ini untuk memberi gambaran kepada masyarakat tentang kepedulian terhadap hutan. Dana yang diajukan sebesar Rp 41 miliar antara lain untuk public relation, advertising, pendidikan masyarakat, dan program jati plus. Tak dinyana, Menteri BUMN malah menaikkan anggaran proyek itu menjadi Rp 43,5 miliar.

Belakangan, ternyata dana yang terpakai hanya sebesar Rp 6,5 miliar. Dana selebihnya, sebesar Rp 37 miliar, diduga disalahgunakan. Memang, Marsanto bersama bawahannya, Bambang Aji Sutjahjo, yang menjabat Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Perhutani, sempat bolak-balik diperiksa di Mabes Polri. Mereka juga diusut oleh Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan. Toh, pengusutan kasus itu sepertinya hilang tersapu angin. Jangan-jangan kasus dana jalan-jalan sebesar Rp 2,7 miliar pun bakal dipetieskan atau tak dipedulikan? Padahal, berbagai kasus korupsi ini makin memperburuk kondisi Perhutani. Sampai Desember 2002 saja, dana kas Perhutani sebesar Rp 221 miliar sudah digerus sebesar Rp 141 miliar untuk pos permintaan uang kerja. Akibatnya, saldo kas tinggal Rp 80 miliar. Tak heran bila beberapa waktu lalu santer diisukan bahwa Perhutani bakal bangkrut.

Untuk membayar gaji karyawan pun agaknya Perhutani bisa kesulitan. Namun, Direktur Utama Perhutani tersebut membantah dugaan miring ini. ”Mereka yang bilang Perhutani akan bangkrut itu salah membaca keadaan keuangan Perhutani,” katanya. Lain lagi pendapat Kepala Sub-Direktorat Analisis Informasi di Departemen Kehutanan, Bintoro. Menurutnya, keuangan Perhutani memang kian memburuk. Hal ini tak lain karena manajemen Perhutani terlalu menghambur-hamburkan uang perusahaan.

Korupsi APBD, Mantan Bupati Lamteng Mangkir

Mantan bupati Lampung Tengah Andy Achmad mengkir dari pemeriksaan tersangka yang dijadwalkan oleh Polda Lampung, Jumat (3/4/2009).Andy Achmad ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda terkait kasus korupsi APBD Lampung Tengah yang disimpan di BPR Tripanca senilai Rp28 miliar.

Ketidakhadiran Andy Achmad pada pemeriksaan hari ini dengan alasan salah satu anaknya sakit. "Beliau tidak bisa datang pada penjadualan pemeriksaan hari ini. Alasannya anaknya sakit," Kata Kabid Humas Polda Lampung, AKBP Fatmawati.Andy achmad, yang juga caleg DPR Partai demokrat no 6 dapil 1 lampung ini baru akan diperiksa kembali setelah Pemilu mendatang."Kita per senin mendatang 6 April hingga Jumat mendatang 10 April, konsentrasi dulu ke pemilu. Selama masa tersebut tidak ada jadwal pemeriksaan," kata Fatmawati.Hingga hari ini, sudah tiga pejabat dan mantan pejabat Lamteng resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni Musawir Subing, sekda lampung tengah, Herman Hasbullah, kadis dispenda Lampung tengah, dan mantan Bupati Andy Achmad Sampurna Jaya.Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.Ketiga pejabat Lampung tengah ini dianggap telah melakukan penyalahgunaan wewenang mereka dengan menyimpan dana APBD kabupaten tersebut di BPR Tripanca sebesar Rp28 miliar.

Polisi Segera Periksa Bupati Lampung Timur

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan masih menghitung kerugian negara.

VIVAnews - Polisi menemukan adanya dugaan korupsi dalam kasus kredit macet di Bank Perkreditan Rakyat Tripanca, Lampung. Surat pemeriksaan terhadap Bupati Lampung Timur, Satono, sudah disiapkan."Surat izin pemeriksaan sudah dikirimkan ke Presiden," kata Direktur III Tipikor Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri, Brigadir Jenderal Jose Rizal, di kantornya, Jakarta, Selasa 24 Februari 2009.Sebelumnya, polisi menemukan dana APBD Lampung Timur dan Lampung Selatan disimpan di Tripanca.

Kabupaten Lampung Timur menyimpan anggarannya sebesar Rp 107 miliar, sedangkan Lampung Selatan sebesar Rp 60 miliar. Jose Rizal menjelaskan, hingga saat ini Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan masih menghitung kerugian negara yang ditimbulkan. Meski secara kasat mata dapat dilihat ada kerugian negara. "Tapi BPKP tidak bisa buat kesimpulan seperti itu," ujarnya.Bupati Lampung Timur, Satono, menyimpan dana APBD di BPR Tripanca sejak tahun 2005 dalam bentuk kas giro. Dugaan korupsi ini merupakan tindak lanjut penyidikan polisi dalam skandal kredit fiktif di Bank Perkreditan Rakyat Tripanca senilai Rp 378 miliar.

Bandar Lampung Corruption Watch (BLCW): HIMBAUAN !!!

Bandar Lampung Corruption Watch (BLCW): HIMBAUAN !!!Memuat…