Korupsi APBD Lampung Tengah: Berkas Perkara Sekkab Lengkap

Sabtu, 14 November 2009

Bandar Lampung—Polda Lampung segera melimpahkan berkas perkara berikut tersangka Musawir Subing, terkait tindak pidana korupsi dana APBD Pemkab Lampung Tengah Rp28 miliar di BPR Tripanca Setiadana, ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.


“Jaksa Kejati Lampung sudah mengirim surat berkas perkara Sekkab Lampung Tengah itu lengkap (P21). Maka akan dilakukan pelimpahan tahan II,” kata Kasat III/Tipikor AKBP Shoebarmen, Jumat (13-11).

Shoebarmen yang mewakili Dirreskrim Polda Lampung Kombes Pol. Darmawan Sutawijaya mengatakan pihaknya akan memanggil tersangka untuk kemudian dilimpahkan ke jaksa. Menurut Shoebarmen, tersangka Musawir Subing diperiksa tim penyidik Unit I Sat III? Tipikor Ditreskrim Polda Lampung, Jumat (7-8), selama tujuh jam.

Dalam proses perkara kasus tersangka Musawir Subing didampingi tim kuasa hukumnya Abi Hasan Muan, Susi Turhandayani, dan Sofyan Sitepu. (n JUN/K-1)

Sumber: lampungpost.com, Sabtu, 14 November 2009

Sumber Foto: upload.wikimedia.org

Dari 'Class Action' hingga Korupsi

Alamat Website : www.kpk.go.id  

Alamat Kantor : Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-1, Jakarta 12920,

Telp. 62-21 25578311 

Suasana Kantor PLN Cabang Lampung di Jalan Z.A. Pagar Alam, Rajabasa, amat berbeda pada Selasa (27-10). Kemeriahan sudah terasa sejak 400 meter dari kantor karena ratusan mobil parkir di kanan kiri jalan yang menurun itu. Hari itu, PT PLN (Persero) memperingati Hari Listrik Nasional.

Sejak pukul 06.30, aktivitas di lokasi sudah sibuk. Petugas keamanan sibuk mencarikan tempat parkir hingga tanah kosong di depan Perumahan Rajabasa Permai pun menjadi sesak. Di halaman, ratusan karyawan berpakaian abu-abu kecokelatan sudah bersiap. Ada dua karangan bunga yang dikirim dari rekanan diletakkan di depan gedung.

Namun, Hari Listrik Nasional 2009 kali ini diwarnai keprihatinan bagi PLN Wilayah Lampung. Tak banyak ucapan selamat seperti tahun sebelumnya. Sebab, hari bahagia itu diwarnai dengan kinerja perusahaan yang jeblok. Yakni, terganggunya pelayanan kepada masyarakat Lampung karena pemadaman bergilir dua hari sekali mengundang hujat dan sumpah serapah.

Pihak PLN Lampung melakukan perbaikan dan terus memelas kepada warga agar bersabar. Namun, kebiasaan rakyat akan terangnya malam oleh listrik dan kemudahan kerja dengan aneka mesin bertenaga listrik membuat kesabaran mereka terbatas. Terlebih, dengan "kelakuan" oknum-oknum pejabat PLN yang mengaku selalu merugi tetapi perutnya makin gendut saja.

Gambaran suasana peringatan hari listrik nasional di kantor itu cukup memberi indikator bagaimana kesejahteraan pejabat dan karyawan BUMN itu jauh lebih tinggi dari rakyat Lampung pada umumnya. Parkir mobil-mobil bagus milik karyawan PLN mengular hampir satu kilometer di kanan-kiri jalan. Juga yang membelasak ke jalan menuju Perumahan Rajabasa Permai. Padahal, pemantauan Lampung Post, banyak karyawan PLN dari Bandar Lampung yang sesungguhnya memiliki mobil, memilih membawa sepeda motor.

Permainan di perusahaan BUMN memang lazim seperti itu. Sebab, mereka mengutamakan kesejahteraan diri sendiri sebelum memikirkan setor deviden ke negara sebagai pemilik. Itu wajar, karena mereka mengelola usaha dibekali aset dan modal amat besar oleh negara untuk mendapatkan keuntungan. Maka, mereka berlomba meraih laba. Hebatnya, target tak tercapai adalah hal lumrah yang tak bersanksi.

Celaka bagi PLN, produk yang dibuat adalah layanan. Maka, saat produknya tidak sesuai standar, bukan negara yang memberi sanksi, tetapi rakyat pengguna listrik.

'Class Action'

Adalah Kantor Advokat Dedy Mawardi dan rekan yang akan menggugat PLN Lampung melalui class action. Dedy akan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada Rabu (4-11). Alasannya, PLN tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai pemasok tenaga listrik bagi warga dengan adanya pemadaman 8--12 jam sehari, sejak September 2009.

"Gugatan diajukan enam orang yang mewakili pelanggan PLN dari 11 kecamatan. Kami sedang membuat draf gugatan," kata Dedy, Rabu (28-10).

Dalam tuntutan itu, tercantum pula ganti rugi kepada PLN Lampung atas pemadaman yang dialami 800 ribu pelanggan. "Nilai kerugian sudah kami hitung lebih dari Rp18 miliar."

Dalam materi gugatan tersebut, juga tercantum adanya indikasi korupsi di PLN Lampung. Pemadaman ini, kata Dedy, apakah betul-betul akibat kekurangan daya atau rekayasa PLN Lampung untuk meminta subsidi dari PLN pusat. "Ada indikasi mendapatkan subsidi dalam bentuk uang untuk menambah daya," kata Dedy.

Korupsi

Aroma korupsi yang semula tersimpan rapi juga ikut mencuat saat rakyat berang dan mengeluh kegelapan. Suluh yang dinyalakan juga mulai menyorot ke dapur PLN. Satu kasus dugaan korupsi yang cukup menonjol adalah soal sewa enam unit mobil mewah Nissan X-Trail seri L-New untuk operasional. Kasus ini sedang diselidiki Polda Lampung.

"Kami sudah membentuk tim penyelidik," kata Kasat III/Tipikor Dit. Reskrim Polda Lampung AKBP Shoebarmen.

Berdasarkan penyusuran Lampung Post, enam mobil Nissan X-Trail 2.0 L New tersebut digunakan untuk kendaraan operasional para manajer di lingkungan PLN Wilayah Lampung. Dalam kontrak antara PLN Wilayah Lampung dan PT Persada Lampung Nusantara tertanggal 19 Februari 2009 itu, disebutkan bahwa biaya yang harus dibayarkan untuk sewa enam Nissan X-Trail tersebut Rp52,5 juta setiap bulan. Dengan perincian, satu unit mobil disewa Rp7,9 juta setiap bulan, ditambah PPN 10%. Sehingga, total biaya sewa enam unit mobil adalah Rp52,5 juta per bulan atau sekitar Rp630 juta setiap tahun.

Sumber di PLN Wilayah Lampung menyebutkan ada indikasi mobil sewa tersebut bisa menjadi hak milik setelah dua tahun dan tidak menjadi aset PLN, melainkan menjadi aset pribadi pengguna jasa tersebut. Pasalnya, proyek tersebut sebenarnya adalah pengadaan yang dibuat berita acara sewa.

Modus operandi yang digunakan adalah kontrak dibuat terpisah-pisah sehingga bisa dilakukan penunjukan langsung kepada rekanan. Ironisnya lagi, rekanan adalah buatan PT PLN itu sendiri. "Bisa saja uang itu dari pejabat yang menggunakan, tapi menggunakan nama PT Kontrak dipecah-pecah agar bisa dilakukan penunjukan langsung. Jadi, setelah dua tahun, bisa menggunakan mobil lain lagi. Tahun lalu mobilnya rata-rata jenis pengadaan lima unit mobil Innova. Dan sekarang tidak tahu di mana mobil-mobil itu," kata dia.

Sementara itu, Humas PT PLN Wilayah Lampung Sumargo enggan berkomentar terkait dengan proyek pengadaan mobil Nissan X-Trail tersebut. "Maaf, itu bukan kapasitas saya. Dan saya tidak tahu tentang itu," kata Sumargo.

Modus seperti sewa mobil itu adalah contoh kasus yang diungkap saja. Beberapa pihak meyakini, untuk barang-barang dengan nilai lebih kecil, seperti komputer, alat-alat elektronik, dan lainnya diakali dengan cara yang sama. Yakni, masuk mata anggaran sewa, tetapi dengan harga sewa yang hampir sama dengan membeli. n CR-1/MG10/JUN/M-1

Testimoni Dugaan Suap Bibit dan Chandra Inisiatif Antasari

Rani Juliani dan Antasari Azhar

Jumat, 13 November 2009

TIM Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Riyanto (Tim Delapan) menilai mantan Ketua KPK Antasari Azhar berinisiatif membuat testimoni tentang dugaan suap kepada Bibit dan Chandra. Penilaian itu disampaikan setelah Tim Delapan mendengarkan keterangan lima penyidik Polda Metro Jaya yang menangani kasus Antasari Azhar.

“Kesan kami, inisiatif (pembuatan) laporan (tentang dugaan suap dari Anggoro Widjojo kepada Bibit-Chandra) lebih banyak dari Antasari Azhar,” kata Juru Bicara Tim De­lapan Anies Baswedan di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden tadi malam (12/11)

Tim Delapan kemarin memang memintai keterangan lima penyidik Polda Metro Jaya. Mereka adalah Kombes Iza Fadri, Kombes M. Iriawan, AKBP Niko Afinta, AKBP Daniela Tifauna, dan AKBP Tornagogo Sihombing. Penyidik juga memutar video proses penyidikan ter­hadap Antasari, yang Rabu lalu telah diputar di Mabes Polri.

Kombes Iza Fadri menuturkan, penyidik memberikan klarifikasi kepada Tim Delapan karena terdapat perbedaan pendapat antara kubu Antasari dan Polri mengenai keluarnya testimoni tersebut. Antasari menyatakan, testimoni yang berasal dari keterangan Anggoro Widjojo di Singapura itu diambil penyidik dari laptop dinasnya.

Sementara itu, Polri menegaskan bahwa testimoni tersebut disampaikan Antasari kepada penyidik. Berdasar testimoni Antasari itu, penyidik Bareskrim Polri selanjutnya mengusut dugaan kasus suap dan pemerasan dari Anggoro Widjojo kepada Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah.

Selain testimoni Antasari, tim penyidik Polda Metro Jaya menjelaskan pemeriksaan terhadap mantan Kapolres Jakarta Selatan Kombespol Wiliardi Wizar, terutama tentang perubahan BAP yang dilakukan Wiliardi. Dalam keterangannya, penyidik membantah pemeriksaan terhadap Wiliardi berlangsung dengan tekanan, termasuk adanya iming-iming bagi Antasari dan Wiliardi untuk bersaksi memberatkan KPK.

Juru Bicara Tim Delapan Anies Baswedan mengatakan, Tim Delapan sudah melihat tayangan rekaman video pemeriksaan Antasari Azhar. Tim menilai video itu memberikan informasi baru tentang permulaan kasus hukum Bibit-Chandra, namun tidak ada pengaruhnya terhadap rekomendasi akhir Tim Delapan yang akan disampaikan kepada Presiden SBY Senin mendatang (16/11). “Urutan di video itu masuk akal, bahwa pengangkatan kasus (Bibit-Chandra) inisiatif Antasari. Tetapi, itu tidak memengaruhi rekomendasi kami,” tegas Anies.

Tim Delapan sebelumnya telah mengeluarkan rekomendasi sementara mengenai kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah. Tim menilai kasus Bibit dan Chandra yang terkait dengan dugaan penyuapan tidak memiliki cukup bukti untuk diteruskan. Sedangkan untuk kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan, Tim Delapan menilai polisi terlalu memaksakan untuk mengusut kasus tersebut. Salah satu indikasinya, polisi menggunakan pasal karet dalam mengusut kasus itu.

Tim Delapan hingga kini masih memfinalisasi rekomendasi akhir kepada presiden. Tim Delapan juga menolak undangan Komisi III DPR untuk memperdebatkan rekomendasi tersebut dalam rapat dengar pendapat. Anies menegaskan, Tim Delapan tidak akan merespons pihak yang setuju atau tidak setuju terhadap rekomendasinya. “Kalau ada yang setuju atau tidak setuju, itu bukan isu yang harus kami respons. Kami (Tim Delapan) hanya membuat rekomendasi dan tidak ada kaitannya dengan itu.”

Secara terpisah, untuk menambah keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di kepolisian, Bibit dan Chandra terhambat. Sebab, penyidik kepolisian yang menangani kasus itu menolak keterangan tambahan dari dua tersangka kasus pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan tersebut.

Menurut pengacara mereka, Ahmad Rivai, pihaknya sudah berkali-kali meminta hal itu, namun belum diluluskan. “Mulai minggu lalu, kami sudah meminta kepada penyidik, tapi tak diperbolehkan,” jelasnya usai mendampingi Bibit dan Chandra melaksanakan wajib lapor di Mabes Polri.

Dia mengungkapkan, menambah keterangan tersebut merupakan hak tersangka. “Mestinya polisi bersikap profesional,” ucapnya. Konstruksi hukum, tegasnya, tidak boleh dibangun penyidik sendiri, melainkan harus sesuai dengan ketentuan. “Kalau tidak boleh (menambah keterangan), bagaimana keadilan itu bisa didapatkan,” tandasnya.

Penambahan keterangan dalam BAP tersebut sebenarnya sudah direncanakan sejak mereka belum ditahan. Rencana itu belum terealisasi, penyidik menetapkan penahanan mereka berdua, meski penahanan keduanya belaka­ngan ditangguhkan.

Kampus Cuek, Dosen Muda Jengkel

Sikap cuek yang diperlihatkan akademisi secara institusional dalam kasus konflik antarlembaga tinggi negara membuat sejumlah dosen muda Universitas Airlangga (Unair) jengkel. Sembilan dosen yang tergabung dalam Serikat Dosen Progresif (SDP) Unair merasa, sebagai institusi moral, seharusnya kampus ikut bersuara dalam konfilk yang melibatkan KPK, kepolisian, dan kejaksaan tersebut.

Juru Bicara SDP Unair Airlangga Pribadi Kusuma mengatakan, hukum Indonesia saat ini sedang sakit parah. Sebab, dalam hampir dua minggu ini kasus indikasi kriminalisasi KPK dan penyuapan aparat tinggi negara, sangat mencoreng wajah Indonesia. Karena bergulir terlampau jauh, kasus tersebut bukan hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga politik, bahkan budaya.

“Namun, sayangnya kampus secara resmi diam. Kami adalah kelompok kampus pertama yang menyerukan pengungkapan secara tuntas skandal politik yang memalukan ini,” tutur Airlangga dalam konferensi pers di ruang common room FISIP Unair Lantai 2 kemarin. (nur/noe/git/kum/iro)

Tersangka Korupsi di Lampung Terplih Jadi Legislator

Jum'at, 15 Mei 2009 | 10:09 WIB

TEMPO Interaktif, Bandar Lampung: Seorang tersangka korupsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kembali menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung. Indra Karyadi, legislator dari Partai Golkar, masih berstatus tersangka korupsi yang diduga merugikan negara sebesar Rp. 1,3 miliar.

“Kami belum mencabut status tersangka sejak tahun 2001. Kasus itu saat ini ditangani Kejaksaan Agung,” kata Elis Mustika, kepala Sub Seksi Penyidikan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Jumat (15/5).

Indra Karyadi yang saat ini menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung tersangkut kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung saat masih duduk sebagai anggota Dewan Kota Bandar Lampung. Dia bersama rekannya di Dewan Lampung diduga menggelembungkan anggaran untuk tunjangan gaji anggota Dewan periode 1999-2004. Saat itu dia menjabat sebagai wakil ketua panitia anggaran Dewan Kota Bandar Lampung.

Meski sejak 2001 telah ditetapkan sebagai tersangka, Indra Karyadi kembali terpilih pada Pemilihan Umum 2004. Bahkan dia melenggang menduduki kursi ketua Dewan Provinsi Lampung periode 2004—2009. Indra terpilih kembali setelah meraup suara terbanyak melalaui daerah pemilihan Way Kanan dan Lampung Utara.

Meski begitu, Elis enggan menjelaskan perkembangan penyidikan kasus tersebut. Selama tujuh tahun, kasus itu tidak jelas nasibnya. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengaku telah melimpahkan kasus itu Kejaksaan Agung sejak tahun 2003. “Karena kerugian negara di atas Rp. 200 juta, kasusnya ditangani Kejaksaan Agung. Kami sudah tidak tahu kelanjutan kasus itu,” kata dia.

Sementara itu, Tempo belum berhasil memperoleh konfirmasi dari Indra Karyadi. Ketua DPRD Lampung itu tidak berada di ruang kerjanya saat Tempo hendak melakukan konfirmasi. Seorang stafnya mengatakan Indra Karyadi sedang dinas luar.

NUROCHMAN ARRAZIE

Massa Gakin Tuding PLN Korupsi

Selasa, 10-November-2009 | 10:27:07  

TANJUNG KARANG PUSAT

Gerakan Anti Korupsi Indonesia (Gakin) melakukan aksi massa di depan kantor PLN, cabang Tanjungkarang, Senin (9/11). Dalam aksi tersebut, Gakin menuding bahwa PLN telah melakukan korupsi, indikasinya setiap proyek pengadaan barang PLN selalu dimonopoli. “Kenapa PLN selalu menyatakan mereka rugi, sedangkan tidak ada masyarakat sekarang ini yang tidak butuh listrik,” kata Hasrat Tanjung, koordinator aksi tersebut.
Dijelaskan Tanjung, bukan hanya itu, PLN juga diduga telah melakukan korupsi pada pengadaan lima unit mobil extrail, untuk para manajer PLN. “Kami meminta kepada pihak terkait agar memeriksa dugaan korupsi pengadaan barang PLN,” ujar Tanjung.
Dalam aksi itu, massa yang juga melakukan aksi mogok makan selama empat hari ke depan, dan mereka juga mendirikan tenda di depan kantor PLN sebagai wujud atas aksi mereka. “Kami akan mogok makan hingga empat hari ke depan, agar pihak berwajib mengetahui bahwa ada kebobrokan di tubuh PLN,” ujarnya.
Sementara itu, Untung Wahyudi, salah seorang korlap aksi itu juga mengatakan, penegakan supremasi hukum di negeri harus digalakkan. “Aparat harus memberikan tindakan tegas dan tidak pandang bulu terhadap pelaku kasus korupsi,” ujar Untung.
PLN merupakan salah satu perusahaan yang mendapat sorotan terhadap kinerjanya. Akhir-akhir ini masyarakat di negeri ini merasakan pelayanan dari PLN sangat kurang, seringnya lampu padam secara bergilir dengan limit waktu lebih dari tiga jam, yang mengakibatkan banyak alat-alat elektronik masyarakat yang rusak. Namun disatu sisi, ketika seringnya pemadaman listrik terjadi PLN menuntut masyarakat untuk tidak terlambat membayar tagihan rekening listrik mereka.
PLN selalu beralasan saat pemadaman listrik berlangsung ini adalah efisiensi penggunaan listrik karena adanya pembangkit yang rusak. “Namun hal ini indikasi kecurangan yang ada di dalam tubuh perusahaan, yang merugikan para nasabah,” ungkap Tanjung. n roni

Massa Gakin Tuding PLN Korupsi

PRADIKMA PARA KORUPTOR ? KORUPSI ITU INDAH !!!

Jangan ambil lucunya saja tapi ambil juga makna didalam cerita ini bahwasanya tak ada neraka yang 'indah'

Alkisah ada seorang super koruptor, seorang yang bergelimang dosa meninggal dunia. Dialam sana (ngga tau kenapa) dia mendapat dispensasi untuk boleh memilih neraka yang akan dia tempati selamanya.Singkat cerita..... dibukanyalah pintu neraka pertama, alangkah kaget dan takutnya dia melihat begitu tersiksa penghuni neraka itu berteriak kesakitan karena lidahnya disundut dengan besi yang panas membara (mungkin kebanyakan janji palsu), tangan mereka dipatah-patahkan (mungkin sering terima uang suap), perut mereka dibedah sampai usus terburai (mungkin sering makan uang rakyat), "Ngga mau ah, ngeri" pikir si koruptor sambil menutup pintu.Kemudian si koruptor membuka pintu neraka kedua, "buset! apa pula ini?" dilihatnya para penghuni neraka itu ada yang kedua matanya dicongkel (mungkin mata itu tidak pernah dipakai untuk melihat penderitaan rakyat), mulutnya disumpal dengan bara (mungkin keseringan tutup mulut tentang aspirasi rakyat) dan dengkulnya dibelah sampai otaknya kelihatan (mungkin otak itu dipakai hanya untuk mengakali rakyat). Tanpa ba-bi-bu ditutupnya rapat-rapat pintu neraka kedua.Demikian seterusnya... dan seterusnya.... sampailah dia didepan pintu neraka terakhir.Sempat si koruptor bergumam "mudah-mudahan ni neraka rada mending dari neraka yang lain, gile aja kale kalo gue tinggal di neraka pertama atawa kedua... ogah gue". Begitu dia buka pintu neraka terakhir, si koruptor tersenyum "kalo yang kek gini sih gue sanggup". Dilihatnya sekelompok penghuni neraka sedang direndam sebatas leher dalam sebuah kolam berisi (maaf) kotoran manusia. Tanpa pikir panjang si koruptor langsung ikut bergabung dengan para penghuni neraka lainnya, Belum semenit dia berendam, belum sempat kenalan ama sebelahnya tiba-tiba "teng...teng...teng..." (bunyi bel). "Gan, bunyi apa tuh?" tanya si koruptor. Oh... itu tandanya waktu istirahat udah selesai, saatnya menyelam lagi.