Alamat Website : www.kpk.go.id
Alamat Kantor : Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-1, Jakarta 12920,
Telp. 62-21 25578311
Suasana Kantor PLN Cabang Lampung di Jalan Z.A. Pagar Alam, Rajabasa, amat berbeda pada Selasa (27-10). Kemeriahan sudah terasa sejak 400 meter dari kantor karena ratusan mobil parkir di kanan kiri jalan yang menurun itu. Hari itu, PT PLN (Persero) memperingati Hari Listrik Nasional.
Sejak pukul 06.30, aktivitas di lokasi sudah sibuk. Petugas keamanan sibuk mencarikan tempat parkir hingga tanah kosong di depan Perumahan Rajabasa Permai pun menjadi sesak. Di halaman, ratusan karyawan berpakaian abu-abu kecokelatan sudah bersiap. Ada dua karangan bunga yang dikirim dari rekanan diletakkan di depan gedung.
Namun, Hari Listrik Nasional 2009 kali ini diwarnai keprihatinan bagi PLN Wilayah Lampung. Tak banyak ucapan selamat seperti tahun sebelumnya. Sebab, hari bahagia itu diwarnai dengan kinerja perusahaan yang jeblok. Yakni, terganggunya pelayanan kepada masyarakat Lampung karena pemadaman bergilir dua hari sekali mengundang hujat dan sumpah serapah.
Pihak PLN Lampung melakukan perbaikan dan terus memelas kepada warga agar bersabar. Namun, kebiasaan rakyat akan terangnya malam oleh listrik dan kemudahan kerja dengan aneka mesin bertenaga listrik membuat kesabaran mereka terbatas. Terlebih, dengan "kelakuan" oknum-oknum pejabat PLN yang mengaku selalu merugi tetapi perutnya makin gendut saja.
Gambaran suasana peringatan hari listrik nasional di kantor itu cukup memberi indikator bagaimana kesejahteraan pejabat dan karyawan BUMN itu jauh lebih tinggi dari rakyat Lampung pada umumnya. Parkir mobil-mobil bagus milik karyawan PLN mengular hampir satu kilometer di kanan-kiri jalan. Juga yang membelasak ke jalan menuju Perumahan Rajabasa Permai. Padahal, pemantauan Lampung Post, banyak karyawan PLN dari Bandar Lampung yang sesungguhnya memiliki mobil, memilih membawa sepeda motor.
Permainan di perusahaan BUMN memang lazim seperti itu. Sebab, mereka mengutamakan kesejahteraan diri sendiri sebelum memikirkan setor deviden ke negara sebagai pemilik. Itu wajar, karena mereka mengelola usaha dibekali aset dan modal amat besar oleh negara untuk mendapatkan keuntungan. Maka, mereka berlomba meraih laba. Hebatnya, target tak tercapai adalah hal lumrah yang tak bersanksi.
Celaka bagi PLN, produk yang dibuat adalah layanan. Maka, saat produknya tidak sesuai standar, bukan negara yang memberi sanksi, tetapi rakyat pengguna listrik.
'Class Action'
Adalah Kantor Advokat Dedy Mawardi dan rekan yang akan menggugat PLN Lampung melalui class action. Dedy akan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada Rabu (4-11). Alasannya, PLN tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai pemasok tenaga listrik bagi warga dengan adanya pemadaman 8--12 jam sehari, sejak September 2009.
"Gugatan diajukan enam orang yang mewakili pelanggan PLN dari 11 kecamatan. Kami sedang membuat draf gugatan," kata Dedy, Rabu (28-10).
Dalam tuntutan itu, tercantum pula ganti rugi kepada PLN Lampung atas pemadaman yang dialami 800 ribu pelanggan. "Nilai kerugian sudah kami hitung lebih dari Rp18 miliar."
Dalam materi gugatan tersebut, juga tercantum adanya indikasi korupsi di PLN Lampung. Pemadaman ini, kata Dedy, apakah betul-betul akibat kekurangan daya atau rekayasa PLN Lampung untuk meminta subsidi dari PLN pusat. "Ada indikasi mendapatkan subsidi dalam bentuk uang untuk menambah daya," kata Dedy.
Korupsi
Aroma korupsi yang semula tersimpan rapi juga ikut mencuat saat rakyat berang dan mengeluh kegelapan. Suluh yang dinyalakan juga mulai menyorot ke dapur PLN. Satu kasus dugaan korupsi yang cukup menonjol adalah soal sewa enam unit mobil mewah Nissan X-Trail seri L-New untuk operasional. Kasus ini sedang diselidiki Polda Lampung.
"Kami sudah membentuk tim penyelidik," kata Kasat III/Tipikor Dit. Reskrim Polda Lampung AKBP Shoebarmen.
Berdasarkan penyusuran Lampung Post, enam mobil Nissan X-Trail 2.0 L New tersebut digunakan untuk kendaraan operasional para manajer di lingkungan PLN Wilayah Lampung. Dalam kontrak antara PLN Wilayah Lampung dan PT Persada Lampung Nusantara tertanggal 19 Februari 2009 itu, disebutkan bahwa biaya yang harus dibayarkan untuk sewa enam Nissan X-Trail tersebut Rp52,5 juta setiap bulan. Dengan perincian, satu unit mobil disewa Rp7,9 juta setiap bulan, ditambah PPN 10%. Sehingga, total biaya sewa enam unit mobil adalah Rp52,5 juta per bulan atau sekitar Rp630 juta setiap tahun.
Sumber di PLN Wilayah Lampung menyebutkan ada indikasi mobil sewa tersebut bisa menjadi hak milik setelah dua tahun dan tidak menjadi aset PLN, melainkan menjadi aset pribadi pengguna jasa tersebut. Pasalnya, proyek tersebut sebenarnya adalah pengadaan yang dibuat berita acara sewa.
Modus operandi yang digunakan adalah kontrak dibuat terpisah-pisah sehingga bisa dilakukan penunjukan langsung kepada rekanan. Ironisnya lagi, rekanan adalah buatan PT PLN itu sendiri. "Bisa saja uang itu dari pejabat yang menggunakan, tapi menggunakan nama PT Kontrak dipecah-pecah agar bisa dilakukan penunjukan langsung. Jadi, setelah dua tahun, bisa menggunakan mobil lain lagi. Tahun lalu mobilnya rata-rata jenis pengadaan lima unit mobil Innova. Dan sekarang tidak tahu di mana mobil-mobil itu," kata dia.
Sementara itu, Humas PT PLN Wilayah Lampung Sumargo enggan berkomentar terkait dengan proyek pengadaan mobil Nissan X-Trail tersebut. "Maaf, itu bukan kapasitas saya. Dan saya tidak tahu tentang itu," kata Sumargo.
Modus seperti sewa mobil itu adalah contoh kasus yang diungkap saja. Beberapa pihak meyakini, untuk barang-barang dengan nilai lebih kecil, seperti komputer, alat-alat elektronik, dan lainnya diakali dengan cara yang sama. Yakni, masuk mata anggaran sewa, tetapi dengan harga sewa yang hampir sama dengan membeli. n CR-1/MG10/JUN/M-1
