Senin, 23 Juni 2008 16:16 WIB TEMPO Interaktif, Bandar Lampung:Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi meminta Kejaksaan Tinggi Lampung mengusut dugaan korupsi yang dilakukan dua calon gubernur Lampung saat masih menjabat kepala daerah. Keduanya adalah Zulkifli Anwar dan Andi Ahmad Sampurna Jaya.
"Mereka telah merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah dengan memanipulasi anggaran di berbagai sektor," kata Koordinator Aksi Habzari Zahroni, Senin (23/06).Peserta aksi berorasi di depan kantor Kajati Lampung dengan membawa berbagai poster berisi kecaman. Mereka menuding kejaksaan tidak berani menyentuh kasus yang melibatkan kepala daerah. "Hingga saat ini belum satupun kepala daerah di Lampung diperiksa terkait kasus korupsi," katanya.
Mahasiswa menuding Zulkifli Anwar saat menjabat Bupati Lampung Selatan melakukan mark up harga tanah untuk terminal Kalianda dan pengadaan tanah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap Sibalang dengan kerugian Rp. 70 miliar lebih.
Selain kasus itu, Zulkifli memanipulasi pendapatan daerah dari sektor minyak dan gas sebesar Rp. 5,3 miliar pada tahun 2003. Kerugian itu berdasarkan audit Bank Pembangunan Cabang Kalianda Lampung Selatan sebagai bank penyimpan kas daerah. "Zulkifli hanya melaporkan Rp. 15,7 miliar dari total pemasukan Rp. 21 miliar," katanya.
Sementara itu Andi Ahmad Sampurna Jaya Andi yang diusung Partai Demokrat dan Partai Bintang Reformasi serta Zulkifli Anwar oleh koalisi Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera dituduh melakukan tindakan yang merugikan negara.
Andi dinilai telah melakukan mark-up pengadaan lahan untuk terminal Terbanggi Besar dengan kerugian negara mencapai Rp 3 miliar rupiah. Andi juga dituding telah memperkaya diri dan keluarganya. "Semua proyek jatuh ke tangan kerabat dia. Disinyalir harta kekayaan Andi bertambah secara tidak wajar," katanya.
Kedua mantan bupati itu, kata Habzari, juga diduga menyelewengkan Dana Alokasi Umum yang nilainya ratusan milyar rupiah. "Anggaran ratusan miliar rupiah itu kabarnya, begitu diserahkan habis dalam sepekan. Ini sangat tidak logis," tegasnya.
Puluhan mahasiswa itu kecewa karena gagal menemui kepala Kejaksaan Tinggi Lampung untuk menyerahkan sejumlah bukti. Mereka dihadang puluhan aparat kepolisian kota besar Bandar Lampung. Sebelumnya, peserta aksi juga berorasi di depan kantor Komisi Pemilhan Umum Lampung. Mahasiswa meminta KPU Lampung mengumumkan harta kekayaan calon gubernur Lampung. (Nurochman Arrazie)
Puluhan mahasiswa itu kecewa karena gagal menemui kepala Kejaksaan Tinggi Lampung untuk menyerahkan sejumlah bukti. Mereka dihadang puluhan aparat kepolisian kota besar Bandar Lampung. Sebelumnya, peserta aksi juga berorasi di depan kantor Komisi Pemilhan Umum Lampung. Mahasiswa meminta KPU Lampung mengumumkan harta kekayaan calon gubernur Lampung. (Nurochman Arrazie)
